SPHP Jadi Andalan Stabilitas, Dirut Bulog Pastikan Distribusi Sepanjang Tahun 2026

JAKARTA – Penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan pasar pangan nasional.

Di tengah fluktuasi produksi dan distribusi, SPHP berfungsi sebagai bantalan (buffer) agar harga beras tidak melonjak tajam dan daya beli masyarakat tetap terjaga, terutama bagi kelompok rentan.

Secara analitis, keberhasilan SPHP tidak hanya diukur dari volume beras yang disalurkan, tetapi juga dari ketepatan sasaran, waktu, dan wilayah distribusi.

Penyaluran yang cepat dan merata mampu menekan spekulasi pasar, mengurangi kepanikan konsumen, serta menjaga inflasi pangan dalam batas yang terkendali.

Dengan demikian, SPHP bukan sekadar program distribusi beras, melainkan bagian strategis dari kebijakan stabilitas ekonomi dan perlindungan sosial.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dilakukan sepanjang tahun 2026 guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Rizal mengatakan penyaluran beras SPHP pada tahun sebelumnya dilakukan tidak penuh karena berlangsung terputus sehingga hanya berjalan sekitar delapan bulan mengikuti kebijakan penugasan pemerintah saat itu.

"Kalau kemarin kan terputus-putus. Jadi cuma ada delapan bulan kemarin kan. Nah ini harapannya untuk SPHP tahun 2026 itu sepanjang tahun," kata Rizal dalam jumpa pers bertajuk Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026, di Jakarta, Jumat (2/1).

Sebelumnya, pelaksanaan program beras SPHP pada tahun 2025 dilakukan secara selektif menyesuaikan masa panen raya. Awalnya program beras SPHP ini semula dirancang berlangsung penuh sepanjang tahun 2025, namun penyalurannya disesuaikan dengan kondisi produksi nasional.

Pada Januari-Februari 2025, pemerintah menyalurkan SPHP karena produksi beras menurun, dengan realisasi distribusi mencapai 181 ribu ton kala itu, sebelum dihentikan sementara saat memasuki panen raya di berbagai daerah.

Penghentian distribusi SPHP saat itu dilakukan agar harga gabah petani tetap sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu minimal Rp6.500 per kilogram, kecuali untuk daerah tertentu seperti Papua yang tetap disubsidi.

Alhasil, setelah panen raya selesai, pemerintah kembali membuka penyaluran SPHP sejak Juli dan ditargetkan hingga 1,3 juta ton pada Desember 2025. Penyaluran beras SPHP saat itu bersamaan dengan penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kilogram yang menyasar 18,3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Bulog mencatat realisasi beras program SPHP sepanjang tahun 2025 mencapai 802.939 ton dari target tahunan 1,5 juta ton.

Namun, pada tahun 2026, kata Rizal, Bulog merencanakan penyaluran SPHP berjalan konsisten sepanjang tahun agar intervensi harga lebih efektif dalam meredam gejolak harga di pasaran dengan begitu dapat menjaga daya beli masyarakat secara luas.