New York Times: Presiden Maduro Telah Dipindahkan ke Pusat Penahanan di New York

WASHINGTON DC - Pemerintahan Presiden AS, Donald Trump, memindahkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro ke New York setelah melakukan operasi militer di negara Amerika Selatan tersebut untuk menangkapnya.

Sejumlah laporan media AS menyebutkan Maduro tiba di pusat penahanan federal di Brooklyn pada Sabtu (3/1).

Serangan militer tersebut melibatkan 150 lebih pesawat dari 20 pangkalan, kapal, dan tempat lain untuk menahan Presiden Venezuela dan istrinya. Keduanya diterbangkan dengan helikopter ke kapal serbu amfibi Angkatan Laut AS dan kemudian dipindahkan dengan pesawat terbang ke New York.

New York Times mengutip seorang pejabat senior Venezuela yang mengatakan bahwa serangan AS itu menewaskan sedikitnya 40 orang, termasuk warga sipil.

Trump mengatakan Maduro dan istrinya telah didakwa di New York atas tuduhan perdagangan narkoba dan tuduhan lainnya, dan mengisyaratkan bahwa mereka akan diadili di AS.

Media AS melaporkan bahwa Presiden Venezuela kemungkinan akan hadir di pengadilan distrik federal di Manhattan paling cepat pada Senin (5/1).

Trump memberikan pembenaran atas operasi tersebut dalam konferensi pers, dengan mengatakan operasi itu dilakukan untuk membawa "diktator buronan" Maduro ke pengadilan. Ia mengatakan AS akan "mengelola" Venezuela sampai transisi yang aman, tepat, dan bijaksana terjamin.

Trump juga mengatakan Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, akan mengambil alih jabatan presiden.

Rodriguez mengadakan pertemuan darurat dengan Menteri Pertahanan Vladimir Padrino dan beberapa pihak lainnya. Ia mengatakan bahwa satu-satunya presiden Venezuela adalah Maduro, dan bahwa negara itu tidak akan pernah lagi menjadi koloni kekaisaran mana pun.

Rodriguez pun menyerukan persatuan kepada rakyat Venezuela.

Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk mengadakan pertemuan darurat di markas besar PBB di New York pada Senin. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam atas kegagalan untuk menghormati aturan hukum internasional. ils/NHK/I-1