Pemprov DKI Langsung Tancap Gas di Awal 2026, ASN Masuk Normal Tanpa WFA

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta langsung tancap gas pada hari pertama kerja tahun 2026 dengan memastikan seluruh pegawai masuk seperti biasa tanpa skema Work From Anywhere (WFA). Kebijakan ini diterapkan pada Jumat (2/1/2026) untuk menjamin layanan publik tetap berjalan optimal usai libur panjang Tahun Baru.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Premi Lasari, menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah kembali beroperasi penuh sejak hari pertama kerja. Menurutnya, keputusan ini diambil agar masyarakat bisa langsung mendapatkan pelayanan tanpa hambatan.

Premi menyampaikan bahwa tidak ada toleransi keterlambatan layanan di awal tahun. Pemprov DKI ingin memastikan roda birokrasi kembali berjalan normal sejak hari pertama 2026.

"Hari ini kami pastikan seluruh layanan publik di DKI Jakarta kembali berjalan normal setelah libur tahun baru," ujar Premi di Balai Kota Jakarta, Jumat (2/1).

Menurut Premi, optimalisasi pelayanan publik menjadi fokus utama Pemprov DKI di tahun 2026. Seluruh aparatur sipil negara diminta menjaga disiplin dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Selain memastikan kehadiran pegawai, Pemprov DKI Jakarta juga menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Penyerahan SK tersebut dilakukan bersamaan dengan hari pertama kerja tahun 2026.

Sebanyak 16.426 PPPK Paruh Waktu resmi diangkat dan ditempatkan pada 43 perangkat daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Langkah ini dinilai sebagai upaya memperkuat sumber daya manusia di sektor pelayanan publik.

PPPK Paruh Waktu tersebut akan mulai menjalankan tugas per 1 Januari 2026. Masa perjanjian kerja berlaku hingga 31 Desember 2026 dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahunan.

Premi menjelaskan bahwa sistem evaluasi kinerja menjadi kunci keberlanjutan kontrak PPPK Paruh Waktu. Dengan mekanisme ini, Pemprov DKI berharap kualitas kerja tetap terjaga dan terus meningkat.

"Harapannya, para PPPK Paruh Waktu yang telah diangkat dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas," kata Premi. 

Kehadiran ribuan PPPK Paruh Waktu diharapkan mampu menutup kekurangan tenaga di sejumlah sektor pelayanan. Pemprov DKI menargetkan pelayanan publik bisa lebih cepat, responsif, dan efisien.

Langkah masuk kerja tanpa WFA di awal tahun juga disebut sebagai sinyal keseriusan Pemprov DKI dalam menjaga ritme kerja birokrasi. Pemerintah daerah tidak ingin momentum awal tahun terbuang sia-sia.

Sejumlah layanan strategis seperti administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, dan layanan sosial dipastikan tetap beroperasi normal. Warga Jakarta pun diimbau tidak ragu mengakses layanan pemerintah sejak awal Januari.

Pemprov DKI menilai kebijakan ini sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global yang berorientasi pada pelayanan publik. Kedisiplinan aparatur dianggap sebagai fondasi utama menuju tata kelola pemerintahan yang modern.