Bukan Bailout Biasa: Pengamat Sebut Intervensi Pemerintah di Whoosh Tepat Sasaran

Di sisi lain, di antara perusahaan-perusahaan BUMN yang terlibat dalam proyek kereta cepat, posisi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dinilai yang paling rumit dan rentan.

WIKA memegang dua peran sekaligus, di antaranya sebagai investor di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sekaligus sebagai satu-satunya kontraktor lokal dalam Konsorsium Kereta Cepat atau High Speed Railway Contractor Consortium (HSRCC) bersama enam kontraktor asal China.

Sebagai investor, WIKA menanamkan modal sekitar Rp6,1 triliun, yang saat ini berbalik menjadi kerugian yang membebani kinerja keuangan perseroan.

Kerugian operasional kereta cepat yang terus terjadi sejak dua tahun terakhir, secara otomatis tercermin dalam laporan keuangan WIKA setiap kuartalan dan akhir tahun.

Memasuki tahun 2025, tekanan terhadap WIKA semakin berat seiring pemangkasan anggaran infrastruktur pemerintah yang berdampak terhadap penurunan volume proyek dan pendapatan perseroan.

Kondisi itu diperburuk oleh kenaikan beban bunga utang yang jatuh tempo pada September 2024, dan kembali meningkat pada September 2025 di tengah kondisi keuangan perseroan yang tengah melemah.

Tekanan arus kas dan kewajiban bunga yang membesar, membuat ruang manuver keuangan WIKA semakin terbatas.

Dalam konteks tersebut, opsi restrukturisasi lanjutan melalui Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dan Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSU), termasuk penyesuaian nilai kupon, dinilai menjadi langkah paling ideal untuk menjaga kesehatan keuangan perseroan.

Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (RELI) Reza Priyambada mengatakan WIKA saat ini memang menghadapi persoalan yang pelik, terutama terkait kewajiban penyelesaian utang di tengah tuntutan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur yang telah masuk ke dalam pipeline perusahaan.

"Adanya restrukturisasi keuangan tentu diperlukan agar ke depan masalah tersebut tidak semakin memberatkan kondisi keuangan WIKA, sembari perseroan mencari peluang perolehan kontrak proyek-proyek baru," ujar Reza.

Reza menekankan, bahwa rencana aksi korporasi tersebut, perlu disampaikan secara terbuka melalui forum RUPO maupun RUPS, agar pemegang saham dan obligasi mengetahui arah kebijakan WIKA dalam mengatasi persoalan keuangan yang dihadapi.

“Untuk menjalankan aksi korporasinya tersebut WIKA perlu untuk menyampaikannya dalam RUPO maupun RUPS, sehingga para pemegang saham maupun obligasi dapat mengetahui rencana WIKA ke depan untuk mengatasi problem keuangan yang sedang mereka hadapi,” ujar Reza.

Reza optimistis manajemen WIKA akan mencari solusi terbaik dan menunjukkan komitmen untuk memperbaiki kinerja keuangan dan operasional perseroan, sehingga menghasilkan win-win solution bagi perusahaan maupun seluruh pemangku kepentingan.