Gubernur Pramono Lantik Tujuh Komisioner KPID DKI, Tekankan Peran Strategis Jaga Ruang Siar Jakarta

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi melantik tujuh anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta periode 2025–2028 di Balai Kota Jakarta, Rabu (17/12). Pelantikan ini menandai dimulainya masa tugas baru KPID DKI Jakarta di tengah tantangan dunia penyiaran yang semakin kompleks dan dinamis.

Tujuh anggota KPID DKI Jakarta yang dilantik masing-masing adalah Ahmad Sulhy, Luli Barlini, Very Opra Ferdinalsyah, Ananda Ismail, Arri Wahyudi Edimar, Didik Suyuthi, serta Sona Sofyan Permana. Mereka diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan dan penguatan penyiaran dengan tetap menjunjung tinggi etika, profesionalisme, serta kepentingan publik.

Dalam sambutannya, Gubernur Pramono menyampaikan apresiasi terhadap kinerja KPID DKI Jakarta selama ini dalam menjaga kualitas ruang siar di ibu kota. Menurutnya, peran KPID menjadi semakin penting seiring dengan pesatnya perkembangan industri media dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.

"Apresiasi saya kepada KPID DKI Jakarta atas dedikasi dan konsistensi dalam menjaga kualitas penyiaran di Jakarta," ujar Pramono. Ia menilai, di tengah dinamika media yang terus berkembang, peran KPID merupakan fondasi penting bagi terpeliharanya ruang siar yang sehat, berimbang, dan bertanggung jawab.

Gubernur Pramono menegaskan bahwa Jakarta memiliki posisi strategis sebagai etalase nasional yang sangat berpengaruh dalam membentuk arus informasi. Konten penyiaran yang lahir dari Jakarta tidak hanya dikonsumsi oleh warga ibu kota, tetapi juga menjadi rujukan publik di tingkat nasional bahkan internasional.

Menurutnya, narasi yang disiarkan dari Jakarta memiliki daya resonansi yang luas sehingga kualitas, akurasi, dan etika penyiaran harus dijaga secara ketat. Oleh karena itu, KPID DKI Jakarta memegang peran krusial dalam memastikan informasi yang beredar tidak menyesatkan dan tetap berpihak pada kepentingan publik.

Pramono juga menyoroti perubahan lanskap media yang bergerak sangat cepat akibat konvergensi antara penyiaran konvensional dan platform digital. Perkembangan teknologi ini, kata dia, di satu sisi membuka peluang kreativitas, namun di sisi lain menghadirkan tantangan serius berupa hoaks, disinformasi, dan konten yang berpotensi merugikan masyarakat.

"Konvergensi media dan maraknya hoaks menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama secara berkelanjutan," tegasnya. Dalam konteks tersebut, KPID dituntut untuk terus adaptif dan responsif terhadap perkembangan kebijakan serta praktik penyiaran yang terus berubah.

Gubernur Pramono menekankan bahwa KPID memiliki posisi strategis sebagai penjaga marwah penyiaran di daerah. Peran tersebut tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga menjadi penyeimbang agar ruang siar tetap beretika, sehat, dan berpihak pada kepentingan publik, terutama dalam melindungi generasi muda dari konten yang tidak sesuai.

Ia juga menandaskan bahwa seluruh anggota KPID yang dilantik telah melalui proses seleksi yang kredibel dan transparan. Amanah tersebut, menurutnya, menuntut integritas, independensi, serta keberanian dalam menegakkan regulasi penyiaran secara adil dan konsisten tanpa intervensi pihak mana pun.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lanjut Pramono, berkomitmen untuk terus mendukung penguatan ekosistem penyiaran yang berkualitas. Namun demikian, dukungan tersebut tetap diberikan dengan menjunjung tinggi independensi KPID sebagai lembaga yang berdiri untuk kepentingan publik.

Ia berharap terbangun kolaborasi yang sehat antara KPID DKI Jakarta dengan pemerintah daerah, lembaga penyiaran, serta masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan siaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga mendidik dan mendorong terbentuknya masyarakat yang kritis serta berkarakter.

"Kolaborasi yang baik akan memperkuat peran penyiaran sebagai sarana edukasi publik," ujar Pramono. Menurutnya, penyiaran yang berkualitas dapat menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran sosial dan memperkuat nilai-nilai kebudayaan.

Di akhir sambutannya, Gubernur Pramono mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama merawat ruang siar Jakarta agar terus memberi nilai tambah bagi masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa kualitas penyiaran menjadi salah satu indikator penting dalam memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang berbudaya dan beradab.