Gubernur Malut Siapkan Dana Revitalisasi Sekolah Rp92,035 Miliar

TERNATE – Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan anggaran revitalisasi pendidikan sebesar Rp92,035 miliar untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

"Ini adalah investasi besar bagi masa depan anak-anak Maluku Utara. Revitalisasi ini bukan hanya soal bangunan, tetapi soal tanggung jawab kita bersama menjaga kualitas dan keberlanjutan pendidikan," kata Gubernur, Sherly, di Ternate, Minggu (14/12).

Ia mengemukakan perhatian Pemerintah Pusat terhadap Maluku Utara di bidang pendidikan sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya.

Gubernur merinci sebanyak 35 SMA menerima anggaran revitalisasi dengan total Rp36,45 miliar, 33 SMK dengan Rp48,83 miliar, terbanyak berada di Halmahera Utara, serta 7 SLB dengan dana Rp6,75 miliar yang mendukung layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Gubernur melaporkan sejumlah langkah strategis daerah dalam mendukung digitalisasi pendidikan, di antaranya penanganan sekitar 80 titik sekolah yang belum memiliki akses sinyal, serta dukungan pembiayaan melalui APBD untuk membantu sekolah-sekolah di wilayah kepulauan.

Ia menegaskan bahwa di Maluku Utara tidak ada pungutan uang sekolah maupun uang komite, sehingga pendidikan benar-benar gratis dan inklusif.

Selain itu, Pemerintah Provinsi terus mendorong peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Tahun 2026, direncanakan peningkatan dukungan bagi guru honorer, pemberian beasiswa, serta penguatan kapasitas melalui uji kompetensi dan penilaian berkelanjutan.

"Saat ini capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan Maluku Utara berada di angka 46, yang masih memerlukan kerja keras bersama untuk ditingkatkan," kata gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu.

Menatap tahun 2026, perhatian Pemerintah Pusat terhadap Maluku Utara diproyeksikan semakin besar. Usulan revitalisasi satuan pendidikan meningkat signifikan dari 226 unit pada 2025 menjadi 785 unit pada 2026, mencakup SD, SMP, PAUD, hingga PKBM. Bahkan, implementasi SMA Terbuka direncanakan mulai 2026 sebagai solusi pendidikan di wilayah kepulauan.