Yogyakarta Tingkatkan Kapasitas Daerah untuk Hadapi Perubahan Iklim secara Inklusif

YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta kembali menegaskan komitmennya membangun kota yang terbuka bagi semua kalangan sekaligus mampu menghadapi risiko perubahan iklim. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui dukungan terhadap pelaksanaan proyek Social Inclusion Resilience in Asia (SIRA) yang digagas International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) – Local Governments for Sustainability. Dukungannya diwujudkan dalam pelatihan peningkatan kapasitas selama dua hari pada 11–12 Desember 2025 di The Malioboro Convention Hotel Yogyakarta.

Pelatihan SIRA Seri II diikuti 15 peserta dari berbagai perangkat daerah, seperti Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Tahun ini kegiatan mengangkat tema “Pengarusutamaan Gender dan Sosial Inklusi dalam Aksi Adaptasi dan Kebencanaan Akibat Perubahan Iklim”, sejalan dengan arah pembangunan Kota Yogyakarta sebagai kota inklusif dan berketahanan iklim.

Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Yogyakarta, Patricia Heni Dian Anitasari, hadir sebagai pembicara kunci dengan materi bertema “Membangun Kota Tangguh Iklim yang Berkeadilan: Mengintegrasikan GEDSI sebagai Fondasi Adaptasi Perubahan Iklim”.

Dalam pemaparannya, Patricia menegaskan perlunya mengedepankan pendekatan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) sebagai fondasi menuju pembangunan yang benar-benar inklusif. Ia menekankan bahwa kebutuhan perempuan dan laki-laki, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, masyarakat pra-sejahtera, dan kelompok marjinal harus diakomodasi dalam setiap tahap perencanaan.

“Tidak boleh ada satupun warga yang tertinggal. Sehingga, pentingnya ruang partisipatif seperti musrenbang, proses identifikasi masalah, dan verifikasi aspirasi warga secara periodik dan berjenjang,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa hasil musyawarah harus terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat. Patricia juga menegaskan bahwa pemenuhan hak dasar merupakan fondasi pembangunan inklusif—mulai dari akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, ruang aman bagi perempuan untuk berkarier, kesempatan lansia untuk tetap produktif, hingga ruang yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk bekerja dan didengar.

Kegiatan pelatihan ini menjadi bukti konkret komitmen Pemkot Yogyakarta dalam memperkuat ketangguhan kota dari sisi sosial maupun lingkungan. Pelatihan SIRA juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, ICLEI, dan jejaring internasional dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Dengan berjalannya pelatihan SIRA Seri II, diharapkan kapasitas para pemangku kepentingan semakin meningkat sehingga proses penyusunan kebijakan di tingkat lokal dapat lebih responsif terhadap kebutuhan seluruh warga tanpa terkecuali,” ujarnya.

Perwakilan ICLEI Indonesia, Sumardi Ariansyah, turut menjelaskan bahwa proyek SIRA dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan kapasitas guna menghadapi perubahan iklim secara inklusif.

“Program ini juga dilaksanakan di empat negara seperti Bangladesh, Indonesia, Nepal, dan Filipina yang dirancang untuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah melalui modul pelatihan yang sistematis, adaptif, dan relevan dengan konteks lokal,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa SIRA berfokus pada penyusunan modul pelatihan untuk mendukung pembangunan perkotaan yang berketahanan iklim, meningkatkan partisipasi kelompok rentan—khususnya perempuan—dalam proses perencanaan, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan dan praktik baik antarnegara peserta.

Melalui pendekatan tersebut, Sumardi berharap pemerintah daerah mampu memahami kebutuhan beragam kelompok rentan dan merumuskan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam menghadapi risiko perubahan iklim.

“Dengan berpartisipasi dalam proyek SIRA, kota akan memperoleh pengetahuan dan keahlian terkini untuk mengintegrasikan ketahanan iklim, kesetaraan gender, dan inklusi sosial ke dalam rencana pembangunan lokal,” jelasnya.