Antisipasi Potensi Bencana Akibat Siklon Tropis, Pemerintah Perlu Perkuat Mitigasi Risiko

JAKARTA - Badai Siklon Tropis yang melanda Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang dikenal sebagai Siklon Tropis Senyar mengakibatkan hujan ekstrem, banjir, dan angin kencang di beberapa provinsi, serta menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan.

Pada 10 Desember, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan tercatat 969 orang meninggal dan 262 orang hilang. Lembaga ini merupakan salah satu dari dua Tropical Cyclone(TC) yang terbentuk di utara Indonesia.

Fenomena siklon tropis menegaskan bahwa Indonesia berada dalam jalur risiko hidrometeorologi yang kompleks dan membutuhkan pendekatan mitigasi berbasis data ilmiah, tata kelola ruang adaptif, dan komunikasi krisis yang efektif.

Menurut Arcandra Tahar, Board of Experts Prasasti Center for Policy Studies sekaligus pakar energi Indonesia, siklon tropis yang melintasi wilayah utara Indonesia perlu dipahami dalam konteks ilmiah jangka panjang.

“Jika kita melihat data lintasan badai selama 150 tahun, Sumatera bagian utara hingga Selat Malaka memang pernah dilintasi tropical storm. Ini menunjukkan bahwa fenomena seperti ini bukan anomali tunggal, melainkan bagian dari return period alam. Kejadiannya dapat berulang setiap beberapa puluh tahun,” jelas Arcandra melalui siaran pers pada hari Kamis (11/12).

Dia menambahkan bahwa berdasarkan skala Saffir–Simpson, peristiwa ini dikategorikan sebagai tropical storm karena kecepatan anginnya berada di kisaran 35–40 mph atau lebih kuat dibanding tropical depression, tetapi belum mencapai kategori typhoon atau hurricane.

“Untuk memitigasi bencana dalam kondisi ekstrem, analisa meteorologi dan oseanografi dengan return period 100 tahun kita gunakan untuk mendesain bangunan laut dan pantai. Siklon tropis baru-baru ini adalah pengingat bahwa Indonesia perlu memastikan ketangguhan infrastruktur, tata ruang, dan protokol tanggap darurat di semua tingkatan yang menyesuaikan situasi terbaru ini,” paparnya.

Arcandra juga menekankan bahwa perubahan iklim hanyalah salah satu variabel yang mempengaruhi dampak bencana. Menurut dia perubahan iklim bisa memperkuat intensitas kejadian ekstrem, tetapi faktor-faktor lokal seperti kerentanan Daerah Aliran Sungai (DAS), degradasi hutan, dan konversi lahan sangat menentukan besarnya dampak.

“Negara-negara yang terbiasa menghadapi badai seperti Jepang, Taiwan, Cina, dan Filipina, menunjukkan bahwa disiplin tata ruang, konservasi lingkungan, serta kesiapsiagaan masyarakat sama pentingnya dengan teknologi meteorology,” ucapnya.

Sementra itu Nila Marita, Executive Director Prasasti menyampaikan bahwa, siklon tropis yang melanda Sumatera menunjukkan bahwa kita sudah memasuki era risiko baru. Baginya Indonesia memiliki fondasi sistem peringatan dini yang kuat melalui BMKG.

“Indonesia memiliki fondasi sistem peringatan dini yang kuat melalui BMKG, dan langkah berikutnya adalah memastikan bahwa data ilmiah, kebijakan tata ruang, infrastruktur, komunikasi krisis, dan kesiapsiagaan daerah berjalan dalam satu kesatuan,” ungkap Nila.

Selain risiko meteorologis, Prasasti menyoroti pentingnya komunikasi krisis yang lebih responsif dan terkoordinasi. “Informasi teknis dari BMKG perlu diterjemahkan menjadi pesan operasional yang mudah dipahami masyarakat. Ketika terjadi bencana, kecepatan dan keselarasan pesan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sangat menentukan efektivitas respons,” ujar Nila.

Nila menambahkan penguatan fungsi Crisis Communication Center yang sudah ada akan sangat membantu masyarakat untuk mengetahui perkembangan terbaru, langkah-langkah tanggap darurat yang sedang berlangsung, dan bagaimana mengakses bantuan secara timely.

”Efektivitas pusat komunikasi ini dapat meminimalisir kesimpangsiuran data dan informasi di di publik, meningkatkan koordinasi antar instansi dan masyarakat, serta mengurangi potensi disinformasi di tengah situasi darurat,” ungkapnya.