Defisit APBN 2025 Melebar! Alarm Fiskal Menyala: Tekanan Belanja Menguat, Penerimaan Seret

JAKARTA – Defisit APBN 2025 per Oktober tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, mencerminkan meningkatnya tekanan belanja pemerintah di tengah perlambatan penerimaan.

Tekanan belanja pemerintah meningkat di tengah perlambatan penerimaan, menandakan ruang fiskal yang semakin menyempit. Kenaikan kebutuhan pembiayaan program prioritas membuat defisit berpotensi melebar jika tidak diimbangi optimalisasi pendapatan.

Kondisi ini menuntut pemerintah menjaga disiplin anggaran, memperkuat basis penerimaan, serta memastikan belanja yang dikeluarkan benar-benar produktif agar stabilitas fiskal tetap terjaga dan risiko jangka menengah dapat diminimalkan.

Meski demikian, Kementerian Keuangan menegaskan posisi defisit APBN 2025 saat ini masih dalam batas aman karena rasio terhadap PDB tetap terjaga dan pembiayaan dilakukan melalui instrumen berisiko rendah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tercatat defisit sebesar Rp479,7 triliun atau 2,02 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Oktober 2025 atau lebih tinggi dibandingkan defisit APBN 2024 per Oktober tahun lalu sebesar sebesar 309 triliun rupiah atau 1,37 persen terhadap PDB.

Menurutnya, realisasi ini menunjukkan posisi yang masih dalam batas yang aman. "Angka defisit ini berada dalam batas aman dan terkendali, jauh lebih rendah dari target outlook APBN sebesar 2,78 persen PDB untuk saat ini," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2025 di Jakarta, Kamis (20/11).

Dalam paparannya, pendapatan negara terkumpul Rp2.113,3 triliun atau 73,7 persen dari outlook tahun berjalan. Dari total pendapatan tersebut penerimaan pajak berkontribusi Rp1.708,3 triliun atau 71,6 persen, sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp402,4 triliun atau 84,3 persen dari outlook.

Purbaya menekankan bahwa realisasi PNBP sudah melampaui capaian tahun 2024, menandakan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan nonpajak yang lebih optimal.

Kemudian dari sisi pengeluaran, belanja negara telah terealisasi Rp2.593,0 triliun atau 73,5 persen dari proyeksi. Rinciannya, belanja pemerintah pusat tercatat mencapai Rp1.879,6 triliun atau 70,6 persen, sedangkan transfer ke daerah tersalurkan Rp713,4 triliun atau 82,6 persen dari outlook.

"Belanja ini diprioritaskan untuk menjaga daya beli mendukung infrastruktur dan mengawal reformasi struktural," ujar Purbaya.

Berdasarkan realisasi APBN hingga Oktober 2025, defisit keseimbangan primer tercatat Rp45 triliun.

Ia menambahkan, disiplin pengelolaan fiskal tetap dijaga meski kondisi global tengah bergejolak.

"Secara keseluruhan, realisasi APBN menunjukkan pengelolaan yang hati-hati dan prudent dalam menjaga disiplin fiskal ditegah dinamika global," katanya.