Memanas! Tiongkok Peringatkan Warganya Agar Tak ke Jepang Usai Pernyataan PM Takaichi Soal Taiwan

Undang-undang keamanan yang disahkan pada tahun 2015 memungkinkan Jepang untuk menjalankan hak "pertahanan diri kolektif" dalam kondisi tertentu termasuk jika ada bahaya yang jelas terhadap kelangsungan hidup negara.

Meskipun pertikaian diplomatik meningkat, Takaichi sejak itu mengindikasikan bahwa dia tidak berniat mencabut pernyataannya dan bersikeras bahwa hal itu konsisten dengan kebijakan Tokyo yang telah lama berlaku.

Namun dia mengatakan akan menahan diri untuk tidak menyebutkan skenario spesifik di masa mendatang.

Ambiguitas Strategis

Perdana Menteri Jepang sebelumnya menghindari berkomentar langsung mengenai pertahanan Taiwan, dan memilih mempertahankan apa yang disebut ambiguitas strategis.

Amerika Serikat telah lama sengaja bersikap ambigu mengenai apakah mereka akan mengerahkan militernya untuk membela Taiwan.

Menanggapi komentar Takaichi, konsul jenderal Tiongkok di Osaka Xue Jian mengunggah tentang "(memotong) leher kotor itu", yang tampaknya merujuk pada Takaichi.

Jepang mengajukan protes atas unggahan media sosial yang kemudian dihapus tersebut, dan partai berkuasa Takaichi mengeluarkan resolusi yang menyerukan agar utusan tersebut dinyatakan sebagai persona non grata.

Sebelum berkuasa, Takaichi, seorang pengikut mantan perdana menteri Shinzo Abe, adalah seorang kritikus vokal terhadap Tiongkok dan pengembangan militernya di Asia-Pasifik.

Takaichi pernah mengunjungi Taiwan di masa lalu dan bertemu dengan perwakilan Taipei pada pertemuan puncak APEC baru-baru ini, di mana ia juga mengadakan pembicaraan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping.