Dari UGM, Seruan Akademisi Dunia Hadapi Krisis Iklim dan Kesenjangan Digital

YOGYAKARTA - Pemanasan global, kesenjangan ekonomi, dan risiko dari perkembangan teknologi digital kini menjadi tiga krisis besar yang menguji ketahanan sosial umat manusia. Ketiganya tidak hanya mengguncang sistem ekonomi dan lingkungan, tetapi juga memunculkan pertanyaan mendasar tentang arah kemajuan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan yang menyertainya. Di tengah tantangan tersebut, para akademisi menilai perlunya pengembangan teori dan pendekatan baru yang tak semata rasional, melainkan juga melibatkan empati dan emosi sebagai bagian dari proses memahami dunia yang terus berubah.

Isu itu mengemuka dalam Konferensi Internasional Ketahanan Sosial dan Perdamaian bertajuk The 13th International Graduate Students and Scholars’ Conference in Indonesia (IGSSCI) yang digelar Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Gadjah Mada (UGM) di Ruang Seminar SPs, Rabu (5/11).

Konferensi tersebut menghadirkan sejumlah pemikir lintas disiplin dan negara, antara lain Dosen Prodi CRCS SPs UGM Prof. Frans Wijsen, Sosiolog University of London Prof. Mike Featherstone, Guru Besar Hubungan Internasional UGM Prof. Dr. M. Mohtar Mas’oed, akademisi dari Shizuoka University Jepang Prof. Takenouchi Hirobumi, serta akademisi dari George Mason University Dr. Soonjung Kwon.

Frans Wijsen menyoroti bahwa Indonesia, sebagaimana dunia pada umumnya, tengah berhadapan dengan tantangan ekologis yang berakar lokal namun berdampak global. Ia menyebut pencemaran air, udara, dan tanah, kebakaran hutan, serta penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan sebagai faktor utama kerusakan lingkungan. “Kearifan lokal sesungguhnya dapat menjadi jawaban, meskipun perlu banyak penyesuaian,” ujarnya.

Ia juga menyinggung deforestasi untuk perkebunan besar yang mempercepat perubahan iklim, serta tingginya limbah plastik yang berakhir di laut, menjadikan Indonesia salah satu penyumbang terbesar polusi laut dunia.

Sementara itu, Mike Featherstone menekankan pentingnya empati dan refleksi dalam memahami perubahan global. Menurutnya, pendekatan rasional saja tidak cukup untuk menciptakan perdamaian dan ketahanan sosial. “Krisis lingkungan dan sosial perlu direspons dengan menghidupkan kembali nilai-nilai kemanusiaan yang mampu menyatukan kita di tengah perbedaan,” ungkapnya.

Dalam konteks masyarakat sipil, Prof. Mohtar Mas’oed menyoroti kolaborasi organisasi lokal dalam menghadapi dampak sosial-ekonomi dari modernisasi dan ketimpangan teknologi. Ia mencontohkan Gita Pertiwi di Surakarta yang mengampanyekan pengurangan penggunaan pestisida berbahaya melalui pendidikan petani dan pelaporan publik berbasis teknologi digital. Ia juga menyinggung Rifka Annisa di Yogyakarta yang berperan dalam penanganan kekerasan berbasis gender. “Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa pembangunan perdamaian perlu berpijak pada keadilan sosial,” ujarnya.

Dari perspektif pendidikan, Dr. Soonjung Kwon menguraikan tantangan guru di Korea Selatan dalam mengajarkan nilai perdamaian di tengah tekanan politik dan sejarah traumatis akibat Perang Korea. “Pendidikan seharusnya menjadi ruang dialog untuk mengatasi perbedaan perspektif dan membicarakan isu perdamaian bagi guru dan siswa,” katanya.

Sementara Prof. Takenouchi Hirobumi berbagi pengalaman membangun komunitas berlandaskan empati di kota Matsuzaki, Jepang, melalui inisiatif Compassion and Dialogue. “Populasinya hanya sekitar lima ribu penduduk, namun kami berupaya menumbuhkan budaya saling peduli dan bersyukur,” ujarnya.

Konferensi IGSSCI ke-13 ini menjadi wadah bagi akademisi dan peneliti internasional untuk bertukar gagasan dalam mencari jalan menuju ketahanan sosial di tengah krisis global. Dekan SPs UGM, Prof. Siti Malkhamah, mengapresiasi partisipasi lebih dari seratus peserta dari berbagai negara. “Forum ini bukan hanya ajang akademik, tetapi juga wujud komitmen kami untuk membangun ilmu pengetahuan yang berpijak pada nilai lokal dan berorientasi global,” ujarnya.