BKPM Bangun Jembatan Investasi Daerah, UMKM Didorong Jadi Mitra Strategis

JAKARTA – Mendorong investasi ke daerah menjadi langkah strategis untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan inklusif.

Arus investasi ke luar pusat-pusat ekonomi utama dapat mengoptimalkan potensi sumber daya lokal, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta membuka lapangan kerja baru.

Selain itu, pemerataan investasi juga memperkuat daya saing regional dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Namun, keberhasilannya bergantung pada kepastian regulasi, kemudahan perizinan, serta kesiapan SDM dan infrastruktur pendukung agar daerah mampu menjadi magnet investasi berkelanjutan.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengupayakan investasi yang berupa penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang masuk ke daerah menjalin kolaborasi dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) setempat.

"Jadi kalau ada investasi besar, apakah PMA atau PMDN di daerah, diharapkan dapat berkolaborasi atau bermitra dengan UMKM setempat," ucap Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno dalam pernyataan di Jakarta, Jumat (7/11).

Supaya para investor yang masuk ke daerah mau melakukan kolaborasi dengan UMKM setempat, kata Riyatno, BKPM memfasilitasinya dengan menjalankan program kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM.

"Selain itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga memiliki program fasilitas kemitraan menuju pasar ekspor. Ini adalah upaya pemerintah agar UMKM naik kelas," kata dia lagi.

Lebih lanjut, sebagai bagian dari program kemitraan ini, pihaknya menggelar Talkshow dan Workshop Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha Nasional di Bali, Kamis (6/11), dengan tujuan meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dan kualitas produk agar lebih diterima oleh perusahaan besar.

Terdapat 175 UMKM yang ikut dalam ajang tersebut, dan diharapkan bisa menjalin kolaborasi dengan perusahaan besar agar skala bisnisnya bisa naik kelas.

Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Ayu Heni Rosan menyampaikan, kegiatan peningkatan kompetensi dan kemitraan yang dilakukan BKPM ini juga menjadi ruang pemberdayaan perempuan dalam rangka memperkuat kapasitas manajerial hingga membuka peluang pasar.

"Ketika perempuan berdaya, maka UMKM dan perempuan bangsa ikut menguat,” ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menargetkan sebanyak 2,1 juta usaha mikro di seluruh Indonesia naik kelas menjadi usaha kecil dan menengah pada 2029 melalui kolaborasi lintas lembaga dan pendampingan berkelanjutan.

Adapun strategi pemberdayaan usaha mikro dijalankan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM yang menekankan pentingnya pendekatan multidimensi dan multistakeholder.