Kementerian dan Lembaga Didorong untuk Masif Berbelanja Guna Menggenjot Pertumbuhan

JAKARTA -  Pertumbuhan ekonomi hanyaterkejar bila ada aktivitas ekonomi. Maka dari itu, Kementerian Keuangan mendorong kementerian/lembaga (K/L) untuk merealisasikan mayoritas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 pada kuartal I.

“Strategi untuk 2026, khususnya APBN, itu harus makin dini belanjanya. Kami akan lihat terutama di kuartal-I, K/L dengan belanja yang besar itu akan kami koordinasikan agar benar merealisasikan mayoritas belanja di kuartal I,” kata Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam “Economic Outlook: Tahun 2026, Tahun Ekspansi” di Jakarta, Rabu.

Febrio mengatakan pemerintah berupaya untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dalam jangka pendek. Untuk tahun ini, proyeksi pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 5,2 persen. Perekonomian pada kuartal III-2025 dilaporkan tumbuh 5,04 persen. Pemerintah menargetkan dapat mencetak pertumbuhan 5,5 persen pada kuartal IV nanti.

“Kami harap sentimen akan terus terbangun dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di tahun 2025, khususnya kuartal keempat, kami lanjutkan di kuartal I-2026,” ujarnya. Febrio menambahkan terdapat tiga kunci mesin pertumbuhan untuk membangun sentimen positif tersebut, yaitu instrumen fiskal, sektor keuangan, dan iklim investasi.

Kemenkeu bakal mengupayakan instrumen fiskal dapat terus aktif dalam mendorong kinerja dua mesin lainnya. Untuk sektor keuangan, misalnya, Kemenkeu melakukan injeksi Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang bertujuan untuk mendorong sektor riil melalui akselerasi penyaluran kredit.

Sementara untuk iklim investasi, Kemenkeu bakal memperkuat kolaborasi bersama K/L lain dalam mendukung sektor usaha, sehingga tidak ada ketimpangan dengan dua mesin pertumbuhan lainnya.

“Kalau mesin fiskal dan sektor keuangan hidup, tapi iklim usaha tidak membaik, ini akan timpang. Jadi, tiga-tiganya harus dilakukan. Ini membutuhkan kolaborasi yang kuat di antara kabinet untuk mewujudkan hasil dari mesin-mesin pertumbuhan ini,” tutur Febrio.

Sektor Pertanian

Sementara itu, adan Pusat Statistik (BPS) menyebut lapangan usaha pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan menjadi penyumbang penyerapan tenaga kerja terbanyak di Indonesia pada Agustus 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Deputi Bidang Neraca dan Analis Statistik BPS Moh Edy Mahmud menyampaikan hampir seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja, kecuali kegiatan jasa lainnya, pertambangan dan penggalian, aktivitas keuangan dan asuransi, serta real estate.

"Tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan," ujar Edy di Jakarta, Rabu.

Sektor pertanian berkontribusi sebesar 28,15 persen dalam penyerapan tenaga kerja di Agustus 2025. Sementara bidang perdagangan dan industri pengolahan masing-masing berkontribusi sebesar 18,73 persen dan 13,86 persen.

Edy memaparkan dalam kurun Agustus 2024 - Agustus 2025, lapangan usaha pertanian mengalami peningkatan tenaga kerja sebanyak 0,49 juta orang; akomodasi dan makan minum sebanyak 0,42 juta orang; serta industri pengolahan sebanyak 0,30 juta orang.

BPS juga mencatat dari 146,54 juta orang penduduk yang bekerja, sebesar 38,74 persen di antaranya berstatus sebagai buruh, karyawan, atau pegawai. Dibandingkan setahun sebelumnya, penduduk bekerja berstatus buruh, karyawan, atau pegawai mengalami penambahan terbanyak, yaitu sebesar 0,65 juta orang.