PKT UGM Desak Evaluasi Program MBG Usai Lonjakan Kasus Keracunan

YOGYAKARTA - Kasus keracunan massal yang muncul dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah, termasuk Yogyakarta, menimbulkan keprihatinan kalangan akademisi. Pusat Kedokteran Tropis (PKT) Universitas Gadjah Mada menilai kejadian luar biasa (KLB) tersebut menjadi peringatan penting bahwa pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo perlu dievaluasi menyeluruh agar tujuan meningkatkan gizi anak sekolah dapat tercapai dengan lebih aman.

Direktur PKT UGM, Dr. dr. Citra Indriani, MPH, menegaskan bahwa pengelolaan makanan dalam skala besar seperti yang dilakukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap risiko keracunan.

“Jumlah porsi yang diproduksi setiap hari sangat besar. Setiap celah dalam proses, mulai dari pemilihan bahan baku, memasak, penyimpanan, hingga distribusi, bisa berdampak pada ribuan anak sekolah,” jelasnya, Senin (6/10).

Ia menambahkan, kapasitas produksi SPPG setara bahkan melampaui katering industri, sehingga idealnya mengikuti standar Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Namun, hasil kajian investigasi UGM atas beberapa KLB pangan terkait MBG di Yogyakarta justru menemukan adanya kesenjangan penerapan kaidah HACCP, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan pengetahuan pelaksana di lapangan.

Temuan lain menunjukkan jeda waktu antara proses memasak, pengemasan, hingga konsumsi sering melebihi empat jam, sementara manajemen penyimpanan belum memadai. Beberapa menu bahkan kurang matang karena diproduksi dalam jumlah besar, dan di sejumlah sekolah masih dilakukan pengemasan ulang tanpa pemanasan.

“Kondisi ini memperbesar risiko terjadinya keracunan massal,” tegas dr. Citra.

PKT UGM merekomendasikan sejumlah langkah perbaikan, antara lain standarisasi fasilitas dan kapasitas SPPG, asesmen awal kelayakan produksi massal, serta penerapan SOP berbasis HACCP mulai dari bahan baku hingga makanan dikonsumsi siswa. Selain itu, seluruh staf SPPG diwajibkan mengikuti pelatihan keamanan pangan dan memiliki **Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)**.

Citra juga menekankan pentingnya pengawasan sebagai instrumen utama tata kelola MBG. Menurutnya, mekanisme kontrol yang jelas, monitoring periodik, dan koordinasi lintas sektor harus diperkuat.

“Kolaborasi berbagai pihak mutlak diperlukan agar anak-anak benar-benar mendapat manfaat program tanpa terpapar risiko keracunan pangan,” ujarnya.