Masalah Hukum Perubahan UU BUMN No. 19 Tahun 2003
📅 Senin, 06 Okt 2025, 02:00 WIB | Oleh: Tim Penulis
Doc: istimewa
Oleh: Romli Atmasasmita
Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2025. Perubahan tersebut bersifat fundamental, baik dari aspek formil maupun material, terutama berkaitan dengan status hukum, struktur organisasi badan usaha, serta aspek pertanggungjawaban hukum badan usaha yang diberi nama DANANTARA, yaitu badan usaha yang mengelola Sovereign Wealth Fund senilai enam triliun rupiah.
Lebih jauh, perubahan yang mencolok terletak pada status hukum Danantara beserta direksi dan karyawan-karyawannya. Dalam perubahan tersebut disebutkan secara tegas bahwa direksi dan karyawan Danantara tidak termasuk penyelenggara negara, dan keuntungan maupun kerugian Danantara merupakan keuntungan atau kerugian perusahaan itu sendiri, bukan termasuk keuangan negara. Selain itu, direksi, komisaris, dan karyawan juga tidak termasuk penyelenggara negara.
Perubahan status hukum badan usaha Danantara mengakibatkan badan usaha tersebut memiliki imunitas dari jangkauan tuntutan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Perubahan status hukum badan usaha Danantara tersebut sekilas tampak aman, tetapi sebenarnya menyimpan bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak dan berpotensi menghancurkan bangunan hukum Danantara beserta aset-asetnya yang bernilai triliunan rupiah. Hal yang lebih memprihatinkan adalah turunnya tingkat kepercayaan masyarakat, terutama dari investor asing.
Mengapa demikian? Hal ini disebabkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang memberikan perlakuan hukum berbeda antara badan usaha Danantara dan pihak korporasi yang bekerja sama dengannya. Dalam hal pihak ketiga atau korporasi terlibat tindak pidana korupsi, ketentuan hukum yang berlaku, misalnya, tetap mengacu pada Pasal 2 atau Pasal 3 juncto Pasal 55 KUHP.
Sudah dapat dipastikan bahwa dengan perubahan status hukum badan usaha Danantara, secara lahir tampak mengesankan karena keistimewaan status hukum yang dimilikinya, tetapi sesungguhnya keropos dari dalam.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!