Wamentrans: 600 Ribu Hektare Sawit Transmigrasi Sumbang Devisa Negara.

Jakarta, 29/4 - Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi mengungkapkan dari total 3,1 juta hektare (ha) kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia, terdapat sekitar 600.000 ha yang telah produktif ditanami sawit dan menjadi kontributor signifikan bagi devisa non-migas negara.

Oleh karena itu menurut Wamentrans di sela-sela peringatan HUT Ke-45 Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) komoditas sawit harus terus dikembangkan karena peran strategisnya yang mencakup berbagai lapisan pemangku kepentingan, mulai dari BUMN hingga petani swadaya.

"Sawit itu menjadi komoditas utama untuk kontributor devisa non-migas terbesar di Indonesia. Jadi memang harus dikembangkan karena sawit ini kan bukan hanya untuk pengusaha, tapi juga menjadi milik negara (BUMN) dan petani sawit juga banyak," ujarnya.

Selain sebagai pendatang devisa, industri ini diakui menjadi solusi efektif dalam menciptakan lapangan kerja masif di wilayah-wilayah pelosok, yang sekaligus membantu menekan angka pengangguran nasional.

Viva Yoga menyebutkan keberhasilan Program Inti Rakyat Trans (PIR-Trans) sebagai bukti nyata transformasi kesejahteraan, seperti di Kabupaten Bungo, Jambi, warga transmigran kini telah menjadi pemilik penuh atas lahan mereka sendiri setelah melalui periode kemitraan yang produktif dengan sektor swasta.
"Sawit bagi warga trans itu adalah seperti rejeki dari Tuhan. Mereka melakukan kerja sama dengan pihak swasta, bagi hasil dan untung, setelah sekian tahun tanah itu menjadi milik mereka sendiri," ujar dia dalam keterangannya.

Pada kesempatan itu, Wamen menyebut pemerintah menyadari tantangan tumpang tindih lahan masih menjadi hambatan bagi kepastian investasi dan kesejahteraan wargaleh karena itu Kementerian Transmigrasi akan terus mengawal penyelesaian masalah lahan ini secara intensif.
Terkait target sertifikasi, dia mengatakan pada 2025 yang ditetapkan pemerintah 13.751 bidang, sedangkan realisasi telah mencapai lebih dari 14.000 bidang dan akan diselesaikan secara bertahap pada 2026.

Selain jalur yuridis, tambahnya penyelesaian masalah lahan juga diupayakan melalui pendekatan adat agar berlangsung cepat dan harmonis. Ke depan, lanjut Wamen, fokus Kementerian Transmigrasi tidak lagi sekadar memindahkan penduduk, melainkan meningkatkan kualitas hidup di satuan pemukiman. Dengan komoditas unggulan seperti sawit di Sumatera dan Kalimantan, padi di Papua, serta hortikultura di Sulawesi, lanjutnya, kawasan transmigrasi diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri.

Pilar Utama
Sementara itu, Ketua Umum Gapki, Eddy Martono menegaskan bahwa industri kelapa sawit nasional tetap menjadi  salah satu pilar utama perekonomian Indonesia.  “Momentum 45 tahun ini bukan sekadar penanda usia tetapi juga refleksi atas perjalanan panjang yang penuh dinamika, tantangan, dan pembelajaran, sekaligus memperkuat peran Gapki sebagai mitra strategis pemerintah,” kata Eddy.  

Dikatakan, selama lebih dari empat dekade, industri kelapa sawit telah memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, termasuk menciptakan lapangan kerja an pembangunan daerah. “Industri kelapa sawit terbukti menjadi p[enyelamat  ekonomi Indonesia di berbagai krisis dan hinggakini tetap mampu bertahan serta meberi kontribusi devisa yang besar,” kata Edy.