Menkeu Dorong Pemda Optimalkan Anggaran

Surabaya - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan komprehensif terkait kebijakan pemerintah memangkas alokasi Dana Transfer ke Daerah. Menkeu menegaskan secara netto anggaran daerah justru bertambah melalui program yang dialokasikan pemerintah pusat.

"Beberapa bupati dari beberapa tempat datang ke sini. Tadinya mau ketemu saya semua. Untung saya cuma ketemu perwakilan. Kalau enggak saya dipukulin tadi," kata Purbaya di Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya, Jatim, Kamis (2/10).

Seperti dikutip dari Antara, Purbaya menjelaskan pemangkasan transfer dilakukan karena adanya ketidaksesuaian anggaran di daerah. Pemerintah pusat, lanjutnya, ingin mengoptimalkan kinerja penggunaan anggaran agar lebih efektif dan bersih.

Menurut dia, meski transfer ke daerah turun 200 triliun rupiah, program untuk daerah naik signifikan dari 900 triliun rupiah menjadi 1.300 triliun rupiah.

"Jadi ekonomi di daerah sebetulnya uangnya tidak berkurang, malah ditambah secara netto," ujarnya.

Menkeu menambahkan pemerintah menyiapkan tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar 43 triliun rupiah.

Ia membuka peluang transfer kembali ditambah jika ekonomi membaik dan penerimaan pajak meningkat.

"Kalau daerah bisa menunjukkan penyerapan yang baik dan bersih, harusnya saya bisa meyakinkan pemimpin di atas untuk menambah dengan cepat," katanya.

Dalam pernyataannya, Purbaya juga menekankan agar pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada besaran transfer, tetapi meningkatkan kapasitas dalam menyerap dan mengelola anggaran.

"Biasa kan daerah itu ingin jalankan sendiri, jadi mereka mesti belajar juga memperbaiki cara menyerap anggaran," katanya menegaskan.

Kurangi Defisit

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyarankan Menkeu Purbaya untuk mengevaluasi belanja proyek-proyek besar atau “flagship” bila ingin menggeser anggaran untuk memenuhi kebutuhan program stimulus.

Yusuf mengatakan, pendekatan Purbaya yang lebih memilih menggeser anggaran alih-alih membuka pos belanja baru memang bisa mengurangi tekanan langsung terhadap defisit APBN dan menjaga kredibilitas fiskal.

Namun, kata dia, pendekatan itu berpotensi membuat program-program lain mengalami pengurangan alokasi atau penundaan realisasi.

“Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penggeseran anggaran dilakukan pada pos-pos yang tingkat realisasinya rendah atau dampak ekonominya terbatas, sehingga tidak mengorbankan program prioritas yang menyentuh masyarakat luas,” ujarnya.