Celios: Proyeksi Pertumbunan Ekonomi RI oleh OECD Jauh dari Target Pemerintah

JAKARTA-Pemerintah diminta untuk melakukan evaluasi terhadap serapan anggaran sebab melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disampaikan OECD (Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan) hanya tumbuh 4,9 persen pada 2025

"Proyeksi OECD itu artinya sangat jauh dari target pertumbuhan dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2025 sebesar 5,3 persen,"tegas Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira di Jakarta, Rabu (1/10).

"Jelas ekonomi melemah, konsumsi rumah tangga kurang tenaga, kelas menengahnya semakin menyusut,"tambah Bhima lagi.

 Kuartal ke 4 tahun ini terang dia, masyarakat harus berhadapan dengan naiknya harga beberapa kebutuhan pokok terutama beras. Lapangan kerja bagi lulusan sarjana masih terbatas khususnya di sektor formal. Dari sisi ekspor hampir sebagian besar harga komoditas sedang bearish, melambat ke bawah. 

"Dibanding memuji OECD sebaiknya pemerintah fokus ke perbaikan serapan anggaran dan hentikan program yang tidak ada efeknya ke pertumbuhan ekonomi. Program yang buang buang anggaran stop dulu,"tandas Bhima

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dirilis Bank Pembangunan Asia (ADB) dan OECD.

Dia menegaskan pemerintah tetap optimistis lantaran OECD justru menaikkan perkiraan dibanding laporan sebelumnya. "OECD dan yang lain tahu itu mereka juga lebih tinggi dari yang lalu, jadi upgrade sebetulnya. OECD dari di bawah 4,9 (persen) sekarang memasukkan 4,9 (persen)," kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (29/9).

Sebagaimana diketahui, ADB dalam laporan September 2025 memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dari 5 persen menjadi 4,9 persen. Sementara itu, OECD justru menaikkan proyeksi pertumbuhan Indonesia pada 2025 dari 4,7 persen menjadi 4,9 persen, atau naik 0,2 poin persentase.

Siapkan Stimulus

Menko menerangkan, pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus guna menjaga momentum pertumbuhan. Salah satunya dengan menyalurkan dana 200 triliun rupiah ke bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang diharapkan mampu menggerakkan sektor riil dan mendorong aktivitas ekonomi.

Selain itu, pemerintah mempercepat belanja kementerian dan lembaga untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran.

"Menteri Keuangan sudah akan melakukan evaluasi, Bapak Presiden telah menyetujui. Nanti menjelang Oktober kita lihat tentu (anggaran) yang belum terpakai bisa dialihkan untuk program lain," ujarnya.

Airlangga juga menyebut pemerintah menyiapkan paket stimulus khusus menyambut Natal dan Tahun Baru (Nataru). Program itu mencakup diskon tiket pesawat, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), diskon tarif jalan tol, diskon kapal, diskon kereta api, hingga Hari Belanja Online Nasional