-
-
- Nasional
-
- Wakil Ketua MPR Sebut Kolaborasi Kunci Wujudkan Wajib Belajar 13 Tahun Wakil Ketua MPR Sebut Kolabor...
Wakil Ketua MPR Sebut Kolaborasi Kunci Wujudkan Wajib Belajar 13 Tahun
📅 Senin, 22 Sep 2025, 22:25 WIB | Oleh: Ilham Sudrajat
Doc: Humas MPR RI
JAKARTA - Perlu kolaborasi dan gerak bersama dari sejumlah pihak untuk merealisasikan wajib belajar 13 tahun. Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat.
“Upaya mewujudkan wajib belajar 13 tahun sejak pendidikan usia dini membutuhkan proses yang melibatkan banyak pihak. Dibutuhkan pemahaman dan gerak bersama untuk merealisasikannya,” kata Lestari dalam keterangannya, Senin (22/9).
Pernyataan itu disampaikan Lestari merespons upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini yang bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk mewujudkan program satu desa satu pendidikan anak usia dini (PAUD).
Menurut dia, mengingat beragam kondisi setiap daerah, perlu perencanaan dan identifikasi yang cermat untuk mewujudkan satu desa satu PAUD di Indonesia. Oleh karena itu, Lestari mendorong sosialisasi segera sebagai bagian dari upaya membangun dukungan dari semua pihak.
Legislator Komisi X DPR RI yang membidangi urusan pendidikan itu juga berpendapat, kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi bagian penting untuk menyukseskan program tersebut. Dia menyebut pemanfaatan potensi SDM lokal di setiap PAUD yang akan dibangun harus menjadi perhatian dalam memenuhi kelengkapan tenaga pengajar.
Sebaiknya Anda baca juga:
Ia pun mendorong agar upaya mewujudkan satu desa satu PAUD mendapatkan dukungan semua pihak. Sehingga bisa direalisasikan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan bersama.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menargetkan pengejawantahan program wajib belajar. Salah satunya dengan mendirikan satu PAUD di setiap desa, sekaligus meningkatkan kualitas guru PAUD.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, pada Minggu (21/9) menyebut langkah tersebut dilakukan atas kerja sama dengan Kementerian Desa. Dan Pembangunan Daerah Tertinggal. ils/I-1
Like, Share, Comment:
Harga Khusus BBM Nelayan Ditetapkan Pemerintah
15 Jul 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!