Pemprov Gorontalo Ganti Pejabat Direktur RSUD Hasri Ainun Habibie, Tunjuk Plh.

 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mengganti Pejabat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Hasri Ainun Habibie, dengan menunjuk Pelaksana Harian (Plh) Direktur.

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Gorontalo Anang S Otoluwa di Kabupaten Gorontalo, Kamis mengatakan telah menyerahkan surat penunjukan Plh Direktur RSUD tersebut, kepada Jeane Istanti Dalie, berlangsung di aula RSUD Dr Hasri Ainun Habibie.

Penunjukan Plh Direktur dilakukan menyusul diterbitkannya surat pembebasan Fitriyanto Rajak dari tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur RSUD yang berada di Limboto, Kabupaten Gorontalo itu.

Anang mengatakan penunjukan pejabat Plh merupakan bagian dari langkah administratif, untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi manajemen rumah sakit tetap berjalan selama proses transisi kepemimpinan.

“Yang paling penting adalah memastikan pelayanan rumah sakit tetap berjalan dengan baik," katanya.

Penunjukan Plh ini untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas, termasuk koordinasi internal, pengelolaan pelayanan, serta agenda-agenda strategis rumah sakit.

Anang mengatakan proses transisi tersebut diharapkan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat, maupun agenda pengembangan RSUD Dr Hasri Ainun Habibie.

Rumah sakit memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat Gorontalo.

Karena itu, kesinambungan tata kelola dan pelayanan menjadi perhatian utama dalam setiap proses perubahan penugasan.

Dalam masa transisi ini, seluruh jajaran rumah sakit tetap harus bekerja secara profesional dan menjaga pelayanan kepada masyarakat.

"Program yang sudah berjalan harus tetap dilanjutkan dan koordinasi internal harus semakin diperkuat,” katanya.

Anang juga meminta jajaran RSUD Dr Hasri Ainun Habibie untuk menjaga komunikasi dan koordinasi selama masa pelaksanaan tugas Plh, sehingga operasional rumah sakit tetap berjalan secara efektif.

Penunjukan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas tata kelola rumah sakit, sekaligus memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berlangsung secara optimal.