Tak Lagi Jalan Sendiri, Otorita Gandeng Pemkab Penajam Paser Utara Demi IKN Supercepat

PENAJAM PASER UTARA – Sinkronisasi antara Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi kunci strategis dalam percepatan pembangunan IKN.

Tanpa koordinasi yang kuat, potensi tumpang tindih kewenangan maupun hambatan birokrasi bisa memperlambat realisasi proyek.

Kolaborasi erat memungkinkan integrasi perencanaan infrastruktur, penyiapan lahan, hingga pemberdayaan masyarakat lokal agar pembangunan tidak hanya fokus pada fisik kota, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.

Dengan sinkronisasi yang baik, IKN dapat tumbuh sebagai pusat pemerintahan modern sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekitar.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) berkomitmen memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, untuk mempercepat pembangunan IKN dan infrastruktur pendukung lainnya di kabupaten mitra calon ibu kota Indonesia itu.

"Kabupaten Penajam Paser Utara itu adalah daerah asal, terdekat, dan mitra IKN," ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya mengenai pengembangan pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Minggu (21/9).

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Penajam.Paser Utara dapat mengusulkan jenis pembangunan yang mendukung sebagai daerah penyangga IKN.

"Komitmen Otorita IKN yang sedang dijalankan, di antaranya melakukan revitalisasi Pasar Sepaku yang sedang dikerjakan tahun ini," jelasnya.

Pembenahan atau revitalisasi pasar tersebut dapat dilakukan, timpal Basuki Hadimuljono lagi, dengan jalinan kerja sama Otorita IKN dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Otorita IKN juga bakal merealisasikan pembangunan Jalan Sotek-Bongan yang menghubungkan antara Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kabupaten Kutai Barat.

Sementara itu Bupati Penajam Paser Utara Mudyat Noor mengatakan, sebagai daerah penyangga utama IKN, daerahnya perlu melakukan penyelarasan program pembangunan dengan IKN.

"Untuk mencegah adanya program dan kegiatan pembangunan kabupaten yang berseberangan dengan perencanaan pembangunan IKN," tambahnya.

Penyelarasan pembangunan perlu dilakukan dari sisi pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, maupun tata ruang wilayah, demikian Mudyat Noor.

Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan proyek strategis nasional yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga simbol transformasi Indonesia menuju pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.