Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

KPK Sebut Ratusan Pejabat Eselon dan Swasta Mendominasi Kasus Korupsi

📅 Kamis, 11 Sep 2025, 19:30 WIB | Oleh: Tim Penulis
KPK Sebut Ratusan Pejabat Eselon dan Swasta Mendominasi Kasus Korupsi Doc: Antara
Ket. Ketua KPK Setyo Budiyanto saat menyampaikan paparan yang dihadiri pimpinan Pemprov dan DPRD Kalimantan Timur di Balikpapan, Kamis (11/9).

Samarinda - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap data statistik penindakan yang menunjukkan kalangan pejabat eselon I, II, dan III serta pihak swasta menjadi kelompok profesi yang paling banyak ditangani dalam kasus tindak pidana korupsi.

"Sejarah akan selalu berpihak kepada mereka yang berani menjaga integritas," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto saat menyampaikan paparan yang dihadiri pimpinan Pemprov dan DPRD Kalimantan Timur di Balikpapan, Kamis (11/9).

Berdasarkan data terkini penanganan perkara KPK pihak swasta menempati urutan teratas dengan 483 orang, diikuti oleh pejabat eselon I, II, dan III sebanyak 437 orang.

Di urutan ketiga terdapat anggota DPR dan DPRD dengan jumlah 363 orang yang ditangani KPK.

Setyo menegaskan bahwa korupsi yang terus berulang bukan hanya disebabkan oleh kelemahan sistem, tetapi juga karena perilaku pejabat yang menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.

Menurutnya, fakta kerentanan ini menjadi ancaman serius yang dapat menghambat pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Berbagai indikator lain turut menunjukkan bahwa integritas nasional masih dalam kondisi rentan.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2024 berada di skor 37 dari 100, yang mengindikasikan persepsi korupsi di sektor publik masih tinggi.

Sementara itu, Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) masyarakat juga dinilai belum konsisten dengan skor 3,85 dari skala 5,00.

Untuk mengatasi persoalan ini, KPK menjalankan Strategi Trisula Pemberantasan Korupsi yang mencakup tiga pendekatan utama.

"Trisula tersebut adalah pendidikan untuk membangun nilai antikorupsi, pencegahan melalui perbaikan sistem, dan penindakan untuk memberikan efek jera," jelas Setyo.

Menurut dia, tantangan integritas ke depan semakin berat seiring munculnya potensi korupsi digital, polarisasi politik, dan kebutuhan akan ketahanan moral individu.

Pejabat yang jujur seringkali dianggap tidak fleksibel dan dikucilkan, padahal mereka adalah benteng terakhir birokrasi yang bersih.

Oleh karena itu, Setyo menekankan bahwa keberanian menjadi syarat mutlak untuk mempertahankan integritas di tengah berbagai tekanan.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Perbaikan Subsidi harus Bersamaan dengan Percepatan Transisi ke Energi Terbarukan
    Preview komentar:
    Membaca ulasan komprehensif ini, saya sangat sepakat dengan ...
  • Hari Ini Diskon Pertamax Gan, Lumayan Bisa Hemat Rp450 per Liter
    Preview komentar:
    Program diskon kemerdekaan yang diluncurkan oleh Pertamina ini ...
  • Mentan Amran: Stok Beras NTT 39 Ribu Ton, Lahan Rusak Akibat Gempa Akan Diganti
    Preview komentar:
    Semoga dapat membantu dan meringankan beban saudara kita ...
    Luar biasa pak mentan dengan kepeduliannya dan gerak ...
Advertisement
injourney
Advertisement
astra2
Ekonomi
Wujud Kepedulian Sesama, BK...
Ojol dan Aplikator Masuk Radar Pemerintah, Aturan Kemitraan Bakal Diperketat

Ojol dan Aplikator Masuk Radar Pemerintah, Aturan Kemitraan Bakal Diperketat

21 Aug 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.