Kabar Baik PPPK Gorontalo Utara, Gaji Guru dan Nakes Naik 100 Persen

Gorontalo - Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru dan tenaga kesehatan paruh waktu di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo naik 100 persen.

"Kami memperjuangkan kenaikan gaji PPPK guru dan tenaga kesehatan, termasuk para tenaga teknis paruh waktu agar naik tahun ini juga," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, sekaligus unsur pimpinan Badan Anggaran, Ridwan Riko Arbie di Gorontalo, Minggu (20/9).

Ia mengatakan kenaikan gaji tersebut dilakukan seiring adanya tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat untuk daerah tersebut.

"Gaji PPPK guru dan tenaga kesehatan naik dari Rp300.000 per bulan menjadi Rp600.000 per bulan atau mengalami kenaikan 100 persen. Sementara tenaga teknis naik dari Rp300.000 per bulan menjadi Rp500.000 per bulan atau mengalami kenaikan sekitar 66 persen," katanya.

Badan Anggaran DPRD, kata dia, sempat memperjuangkan kenaikan gaji PPPK paruh waktu tersebut menjadi Rp750.000 sampai Rp1.000.000 per bulan, namun keuangan daerah belum mampu memenuhi anggaran kenaikan tersebut.

"Untuk naik menjadi Rp750 ribu sampai Rp1 juta belum memungkinkan, sebab kita masih mendukung langkah pemerintah daerah untuk alokasi anggaran sebesar Rp11 miliar lebih, dalam memenuhi anggaran operasional dan belanja pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Zainal Umar Sidiki," kata Ridwan.

Masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan oleh pihak RSUD Zainal Umar Sidiki, seperti dalam membayar insentif para dokter dan tenaga kesehatan selama beberapa bulan.

Ia memastikan Badan Anggaran DPRD mengawal realisasi tersebut, seiring menetapkan realisasi kenaikan gaji PPPK paruh waktu, melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Ridwan mengatakan DPRD memberi perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan aparatur, khususnya PPPK paruh waktu guru yang bertugas dalam urusan mencerdaskan bangsa.

Sama halnya dengan para tenaga kesehatan yang mengabdikan diri dalam menjalankan profesi mendukung optimalisasi layanan kesehatan di daerah ini.

"DPRD memperjuangkan kesejahteraan tersebut meski bertahap, sebab harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Kita berupaya bersepakat dengan pemerintah daerah untuk memberi perhatian kepada peningkatan kesejahteraan aparatur yang masih berpenghasilan kecil," katanya.