Ekonom UGM: Distribusi Beras SPHP via Aplikasi Berpotensi Merugikan Pedagang Pasar

Kebijakan pemerintah yang mewajibkan pemesanan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui aplikasi digital serta laporan penjualan harian menuai kritik dari kalangan akademisi. Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, menilai digitalisasi memang penting untuk memperkuat pengawasan distribusi pangan. Namun, ia mengingatkan kebijakan ini justru bisa menjadi beban tambahan bagi pedagang pasar tradisional.

“Pedagang kecil umumnya memiliki keterbatasan literasi digital dan akses teknologi. Kalau pemerintah hanya menekankan sisi administratif tanpa memperbaiki logistik, tujuan stabilisasi harga beras bisa meleset. Pendampingan dan sosialisasi yang serius mutlak diperlukan agar kebijakan ini benar-benar inklusif,” ujar Wisnu, Kamis (28/8).

Ia menekankan bahwa digitalisasi harus memperhatikan aspek keadilan distribusi. Tanpa aturan yang jelas, pedagang besar yang lebih melek teknologi akan semakin diuntungkan, sementara pedagang tradisional semakin tertinggal. Menurutnya, prioritas utama seharusnya diarahkan pada perbaikan rantai pasok dari gudang Bulog ke pedagang. Dengan begitu, distribusi lebih lancar, biaya logistik menurun, dan harga beras tetap stabil.

“Pengawasan digital itu penting, tetapi jangan sampai pemerintah terlihat mengambil alih peran pedagang. Negara seharusnya hadir sebagai pembuat kebijakan dan penegak aturan, bukan malah menjadi pesaing pedagang kecil,” tegasnya.

Wisnu juga menyoroti tumpang tindih kebijakan distribusi. Di satu sisi, pemerintah menyalurkan beras SPHP melalui pedagang pasar, namun di sisi lain kerap menggelar operasi pasar langsung di tingkat kelurahan atau RW. Menurutnya, langkah tersebut bisa membuat pedagang tradisional tersisih.

“Operasi pasar yang terlalu sering hanya bersifat ad hoc dan berisiko melemahkan distribusi jangka panjang. Pasar rakyat justru harus diperkuat sebagai institusi utama stabilisasi harga,” ujarnya.

Terkait pelibatan TNI dan Polri dalam distribusi, Wisnu menilai kehadiran aparat tetap dibutuhkan sebagai pengawas untuk mencegah penyimpangan. Namun, peran mereka jangan sampai dominan. “Distribusi pangan sebaiknya tetap dijalankan pedagang. Aparat cukup sebagai pengawas dan penegak hukum, sehingga ekosistem perdagangan tetap sehat,” jelasnya.

Sebagai rekomendasi, ia menekankan perlunya perbaikan sistem logistik nasional guna menurunkan biaya transportasi sekaligus menjamin ketersediaan stok Bulog di seluruh daerah. Regulasi dan pengawasan, menurutnya, harus diperkuat sehingga negara hadir sebagai pengatur, bukan pelaku utama distribusi.

Wisnu juga mengusulkan agar mekanisme digital lebih adaptif, misalnya dengan jalur pemesanan sederhana seperti WhatsApp atau bantuan petugas pasar. “Peran pedagang tradisional harus tetap terjamin sebagai saluran utama beras SPHP. Kelompok rentan pun perlu dilindungi agar margin keuntungan pedagang kecil tidak makin tertekan,” imbuhnya.

Menutup keterangannya, Wisnu berharap pemerintah lebih menekankan pada penguatan logistik dan kelembagaan distribusi beras. “Negara sebaiknya fokus pada kebijakan yang adil dan pengawasan yang kuat. Dengan begitu, stabilisasi harga bisa berkelanjutan, sekaligus melindungi kepentingan petani, pedagang kecil, dan konsumen,” pungkasnya.