1,4 Juta Penerima Bansos Diduga Main Judol, Kemensos Siap Coret Data Bermasalah

BANDUNG - Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan verifikasi terhadap lebih dari 1,4 juta penerima manfaat bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat perjudian daring atau judi online (judol). 

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu, mengatakan proses klarifikasi terhadap data tersebut masih berlangsung, untuk memastikan informasi penerima manfaat sebelum pemerintah menentukan tindak lanjut.

“Kalau untuk penerima manfaat bansos yang terindikasi, ya 1,4 juta lebih, yang klarifikasi sudah satu juta lebih,” katanya, Rabu (23/9).

Mensos mengatakan verifikasi diperlukan karena terdapat temuan nomor kartu tanda penduduk (KTP) penerima manfaat yang digunakan pihak lain untuk berbagai keperluan sehingga data perlu diperiksa kembali.

“Kita sedang melakukan verifikasi. Kadang-kadang ada nomor KTP daripada penerima manfaat itu dimanfaatkan orang lain untuk membeli rumah, untuk langganan listrik,” ujarnya.

Menurut dia, kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang ditemukan dalam proses pemutakhiran data sehingga pemerintah perlu memastikan kesesuaian identitas dan kondisi penerima manfaat.

Gus Ipul mengatakan proses verifikasi juga dilakukan terhadap data pegawai Kemensos yang terindikasi terkait aktivitas judol dengan jumlah sekitar 1.900 lebih pegawai dengan berbagai kategori.

“Nanti kalau sudah selesai semua klarifikasinya, kita akan umumkan berapa yang diturunkan jabatannya. Beberapa yang mungkin bisa kita berikan tergantung pada tingkat pelanggarannya,” katanya.

Ia menegaskan pemerintah masih menunggu penyelesaian seluruh proses klarifikasi sebelum menentukan langkah terhadap data penerima bansos maupun pegawai yang terindikasi.

Menurut Gus Ipul, pemutakhiran tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki ketepatan data penerima bantuan sosial, terutama dengan penguatan digitalisasi bansos.

Kemensos berharap proses verifikasi dan digitalisasi data dapat membuat penyaluran bansos semakin tepat sasaran sekaligus mengurangi kesalahan pemanfaatan identitas penerima bantuan.