Kanada dan Rusia Minati Pembangunan Pembangkit Nuklir di Indonesia

JAKARTA - Menteri Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Kanada dan Rusia merupakan dua negara yang telah menyatakan minat untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menekan emisi dan mempercepat transisi menuju energi bersih di masa depan.

Bahlil mengungkapkan bahwa hingga lima negara menunjukkan ketertarikan dalam proyek energi nuklir nasional. Namun, ia tidak merinci lebih lanjut mengenai tiga negara lainnya yang disebutkan juga berminat dalam pembangunan PLTN di Indonesia.

"Sekitar empat atau lima negara sudah menyatakan minat untuk mengembangkan energi nuklir di Indonesia. Saat ini kami masih meninjau proposal-proposal tersebut," kata Bahlil kepada wartawan di Jakarta pada Senin.

Ia menambahkan bahwa pemerintah telah mengadakan pertemuan langsung dengan perwakilan dari Kanada dan Rusia untuk membahas rencana tersebut. Pertemuan itu menjadi sinyal awal dari kerja sama potensial dalam pengembangan energi nuklir di Indonesia.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri, Jisman P Hutajulu, sebelumnya menekankan bahwa ada tiga faktor penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan tenaga nuklir. Menurutnya, penerimaan publik, regulasi yang jelas, serta pemanfaatan teknologi maju menjadi syarat utama agar proyek ini dapat berjalan sesuai rencana.

"Dokumen kebijakan energi nasional terbaru yang sudah mendapat persetujuan parlemen juga memasukkan nuklir sebagai penyeimbang energi," ujar Jisman. 

Hal ini menegaskan bahwa energi nuklir kini dipandang sebagai salah satu opsi strategis dalam diversifikasi sumber daya energi di Indonesia.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) diketahui telah menyusun rencana pembangunan dua unit PLTN berkapasitas masing-masing 250 megawatt. Proyek tersebut ditargetkan beroperasi pada tahun 2034 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

Jisman menekankan bahwa Indonesia tidak boleh terburu-buru dalam mengembangkan tenaga nuklir. Ia menilai bahwa pembangunan PLTN membutuhkan regulasi yang matang dan pembentukan lembaga pengawas khusus agar implementasi berjalan aman dan terkontrol.

Ia juga menyebut bahwa keterlibatan badan usaha milik negara (BUMN) harus menjadi prioritas dalam pengembangan energi nuklir. Dengan demikian, pengelolaan dan kendali strategis atas sektor nuklir akan tetap berada di tangan pemerintah.

Menurut pengamat energi, pengembangan nuklir di Indonesia bukan sekadar persoalan teknologi, tetapi juga soal kepercayaan masyarakat. Dukungan publik akan sangat menentukan kelancaran pembangunan karena menyangkut faktor keamanan dan keberlanjutan lingkungan.

Di sisi lain, keterlibatan negara besar seperti Rusia dan Kanada menunjukkan bahwa potensi energi nuklir Indonesia menarik minat global. Kedua negara tersebut memiliki pengalaman panjang dalam pengembangan dan pengoperasian PLTN yang dapat menjadi acuan bagi Indonesia.

Rencana ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Dengan memanfaatkan nuklir, pemerintah berharap dapat mencapai target pengurangan emisi dan memperkuat transisi menuju energi bersih secara bertahap.

Meski demikian, tantangan dalam pengembangan PLTN masih cukup besar. Selain regulasi dan penerimaan publik, pemerintah juga perlu memastikan adanya transfer teknologi yang menguntungkan serta keberlanjutan pasokan bahan bakar nuklir di masa depan.