Transisi Energi Tanpa Dukungan Swasta? Siap-Siap APBN Tercekik

JEMBER - Pakar ekonomi Universitas Jember (Unej) Adhitya Wardhono, PhD menilai proyek-proyek energi baru terbarukan (EBT), seperti pembangkit listrik tenaga surya, hidro, dan panas bumi membutuhkan modal besar, teknologi canggih, serta kesiapan sumber daya manusia yang memadai. 

Tanpa skema pembiayaan kreatif dan keterlibatan sektor swasta, lanjutnya, transisi itu akan menjadi beban fiskal yang cukup signifikan. 

Pakar ekonomi moneter itu menilai bahwa target pembangkitan listrik 100 persen dari EBT dalam 10 tahun adalah visi progresif yang sejalan dengan komitmen pengurangan emisi karbon.

Namun, pencapaiannya memerlukan percepatan pembangunan infrastruktur, ketersediaan teknologi penyimpanan energi yang efisien, dan kebijakan insentif yang menarik bagi investor.

"Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa keberhasilan transisi energi membutuhkan kombinasi regulasi yang konsisten, dukungan pembiayaan, dan keterlibatan aktif sektor swasta," kata peneliti ekonomi itu di Jember Jawa Timur, Jumat (15/8).

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan energi dan alokasi sebesar Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan pasokan energi yang stabil dan terjangkau, sekaligus mempersiapkan transisi menuju EBT.

Meski demikian, Adhitya Wardhono memberikan catatan terkait pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dengan mengusung visi Indonesia Tangguh-Mandiri-Sejahtera.

"Tiga pilar utama itu diproyeksikan dicapai melalui pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi terkendali 2,5 persen, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,44–4,96 persen," katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (15/8) malam.

Menurutnya, capaian itu diletakkan dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, seperti perang dagang, volatilitas pasar keuangan dan komoditas, hingga ancaman siber yang menuntut respons fiskal adaptif.

Salah satu prioritas RAPBN 2026 lainnya adalah Indonesia berkomitmen membangun generasi unggul, terutama untuk mencapai Indonesia Emas 2045 yang salah satunya diimplementasikan melalui Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Alokasi MBG sebesar Rp335 triliun untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas SDM Indonesia merupakan langkah penting, namun tantangan utama terletak pada efektivitas implementasi di lapangan," ucap Adhitya yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unej itu.

Menurutnya, alokasi anggaran sebesar Rp335 triliun harus diiringi dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran, kualitas makanan yang diberikan, dan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta ekonomi lokal yang benar-benar terdampak positif.