Tanpa Sinergi, Mimpi Ekosistem Keuangan Hijau Hanya Ilusi

JAKARTA - Pembangunan ekosistem keuangan hijau yang kokoh dan berkelanjutan memerlukan kolaborasi strategis lintas sektor. 

Sinergi antara Bank Indonesia (BI), otoritas regulator keuangan, kementerian teknis, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha menjadi fondasi untuk memastikan aliran pembiayaan ramah lingkungan berjalan optimal, mengurangi risiko iklim, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing di era transisi menuju ekonomi rendah karbon.

"Pembiayaan hijau telah menjadi kebutuhan mendesak di tengah perubahan iklim dan tekanan global terhadap lingkungan," ujar Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti melalui keterangannya di Jakarta, Jumat (8/8).

Hal ini merujuk pada riset terbaru "Council on Foreign Relation" (2025) yang menyebutkan bahwa perubahan cuaca global diperkirakan berdampak pada kerugian PDB mencapai 40 persen hingga akhir abad atau 75 tahun ke depan.

Destry turut mengapresiasi adanya Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI). Inisiatif ini merupakan forum kolaborasi yang melibatkan 15 bank, World Wildlife Fund (WWF), Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan PT Sarana Multi Infrastruktur yang mengusung visi yang sama untuk mendorong penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Pada Mei-Juni 2025, BI bersama IKBI telah memfasilitasi business matching pembiayaan untuk UMKM hijau, dengan nilai pembiayaan hijau mencapai Rp96 miliar.

Program piloting juga berhasil mengklasifikasikan pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM hijau senilai Rp29,3 triliun, baik UMKM hijau secara langsung maupun rantai pasok, termasuk melalui penerbitan obligasi hijau.

Selain itu, business matching yang diselenggarakan BI bersama 14 kementerian/lembaga dan 10 lembaga keuangan telah mempertemukan 394 UMKM dengan pihak pembiayaan dan menghasilkan komitmen pembiayaan senilai lebih dari Rp300 miliar selama Februari hing​ga Juni 2025.

Deputi Gubernur BI Juda Agung menyampaikan bahwa green jobs juga merupakan elemen kunci dalam ekonomi berkelanjutan.

Green jobs bukan sekadar sumber lapangan kerja, tapi juga penggerak transformasi struktural membuka peluang dengan teknologi bersih dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan industrialisasi rendah karbon.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Jika kita ingin transisi hijau yang inklusif dan berdampak luas, UMKM harus menjadi aktor utamanya. Untuk itu, kita perlu memperkuat ekosistem pendukungnya, yaitu akses pembiayaan hijau dengan skema yang ramah bagi usaha mikro dan kemitraan strategis agar UMKM hijau bisa masuk ke rantai pasok industri besar, termasuk ekspor,” kata dia.

Dari sisi kebijakan makroprudensial, BI telah menetapkan insentif likuiditas hingga 0,5 persen dari DPK bagi bank yang menyalurkan pembiayaan hijau.

BI juga melonggarkan Kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) untuk mendorong lembaga keuangan menyalurkan pembiayaan ke sektor hijau.

Dari sisi dunia usaha, BI juga telah menyediakan Pedoman Model Bisnis UMKM Hijau serta Kalkulator Hijau sebagai alat bantu untuk menghitung emisi karbon dan turut memberikan pendampingan.

Di samping itu, bank sentral memperkuat pasar keuangan hijau melalui pembelian Sukuk Negara Hijau dan penerbitan Sukuk BI Inklusif dengan underlying 100 persen berupa Sukuk Negara Hijau.