Normalisasi 14 Titik Sungai di Kota Cirebon

Cirebon - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cirebon, Jawa Barat, telah merampungkan normalisasi aliran sungai di 14 titik dengan panjang total sekitar 3 kilometer selama Januari-Juli 2025 untuk mencegah banjir saat musim hujan.

"Total panjang sungai yang sudah dinormalisasi kira-kira 3 kilometer, baik secara manual maupun menggunakan alat berat," kata Subordinator Pengelolaan Sumber Daya Air DPUTR Kota Cirebon Hermawan Sudarsono, di Cirebon, Selasa.

Ia menjelaskan normalisasi dilakukan dengan cara mengangkat sedimentasi lumpur dan sampah, serta memperlebar badan sungai agar aliran air lebih lancar, terutama di kawasan rawan banjir yang kerap terdampak saat intensitas hujan tinggi.

Saat ini, kata dia, kegiatan normalisasi masih berlangsung di Sungai Cikalong yang menjadi salah satu prioritas utama karena rawan limpasan air saat musim hujan.

Sudarsono mengatakan ada beberapa sungai di Kota Cirebon yang dinormalisasi lebih dari satu titik yakni Sijarak 1 dan Kaliledeng, yang alirannya melewati wilayah padat penduduk dan sering tersumbat akibat tumpukan lumpur dan sampah.

“Normalisasi, pengerjaannya dilakukan bertahap sejak awal tahun dengan melibatkan tenaga lapangan DPUTR serta alat berat, untuk memaksimalkan proses pengerukan," katanya.

Ia mengatakan kegiatan normalisasi selalu melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung, sebagai mitra teknis dalam penanganan aliran sungai lintas wilayah.

Sementara itu, Wali Kota Cirebon Effendi Edo menyampaikan bahwa program normalisasi sungai ini merupakan bagian penting dari strategi pencegahan banjir yang sudah dirancang pemerintah daerah sejak awal 2025.

"Kalau sungai-sungainya terhambat lumpur dan sampah, ini akan mempercepat banjir di kota," ujarnya.

Ia mengimbau masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan sungai dan tidak membuang sampah ke dalam aliran air, agar hasil normalisasi bisa bertahan lebih lama dan berfungsi optimal.

Edo menegaskan upaya pengendalian banjir tidak cukup hanya dilakukan pemerintah daerah, melainkan juga perlu peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitarnya.

“Kami menargetkan penanganan lanjutan akan dilakukan pada titik-titik lain yang mulai terdeteksi mengalami pendangkalan, dengan mempertimbangkan anggaran dan kondisi lapangan,” ucap dia.