Rela Kucurkan Rp 400 Triliun, Ini Alasan Kuat Presiden Prabowo Luncurkan Koperasi Merah-Putih

“Aset bank akan berkurang hingga nol hanya dengan memberikan pinjaman miliaran rupiah kepada ribuan koperasi,” kata Media.

"Dan koperasi-koperasi ini adalah entitas yang baru berdiri tanpa pengalaman, tanpa riwayat kredit, dan tanpa bukti bahwa bisnis mereka sedang menuju profitabilitas. Jadi, risiko mereka tidak akan mampu membayar kembali pinjaman mereka tinggi."

Jika sejumlah besar koperasi gagal bayar secara bersamaan, kata Media, “hal ini dapat mengguncang stabilitas seluruh sektor perbankan”.

Achmad dari Universitas Pembangunan Nasional Jakarta juga menyampaikan sentimen yang sama.  

"Tidak semua koperasi ini akan menguntungkan, tentu saja tidak dalam waktu dekat. Sementara itu, (desa-desa) harus membayar (pinjaman) secara mencicil. Jika mereka tidak dapat membayar, maka akan menjadi bencana bagi desa-desa ini dan bank-bank," ujarnya. 

Bagi desa, tambah Achmad, aset-aset strategis mereka mungkin akan disita oleh bank jika gagal bayar. Sementara itu, bagi bank, mereka mungkin menghadapi masalah likuiditas akibat kredit macet ini. 

Investasi berisiko

Para analis juga menyatakan keraguannya mengenai apakah koperasi akan dikelola dengan baik, mengingat waktu yang relatif singkat sejak awal hingga peluncurannya, dengan program koperasi Merah Putih pertama kali digulirkan oleh Prabowo pada rapat Kabinet bulan Maret lalu.

“Saya ragu pemerintah bisa menemukan orang yang kompeten untuk mengelola koperasi-koperasi ini dalam waktu sesingkat itu,” kata Achmad, seraya menambahkan bahwa jangka waktu yang singkat juga menyisakan sedikit ruang bagi pemerintah untuk menghasilkan model bisnis yang tepat.   

"Menciptakan model bisnis yang berhasil tidaklah mudah. Model bisnis tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik spesifik sebuah desa, potensi ekonominya, dan masyarakatnya. Bahkan dengan model bisnis tersebut, dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun fondasi yang kokoh agar koperasi dapat meraih keuntungan dan berkelanjutan."

Para ahli mengatakan, kurangnya model bisnis yang layak dan sifat program yang bersifat top-down mengingatkan kita pada program Koperasi Unit Desa (KUD) dahulu, yang juga dirancang untuk menjadi perusahaan pedesaan multifungsi. 

Ketika diluncurkan pada tahun 1973, Presiden Soeharto membuat janji yang mirip dengan Prabowo bahwa program tersebut akan mengurangi perantara, memberantas praktik pinjaman predator dari rentenir, dan memastikan barang-barang bersubsidi tidak akan jatuh ke tangan yang salah.  

“Namun karena salah urus, utang menumpuk, pinjaman tak terbayar, korupsi merajalela,” ujar Acuviarta Kartabi, ekonom Universitas Pasundan.