Rela Kucurkan Rp 400 Triliun, Ini Alasan Kuat Presiden Prabowo Luncurkan Koperasi Merah-Putih

Inisiatif koperasi hanyalah salah satu dari serangkaian program ambisius yang dipelopori Prabowo sejak ia menjabat pada bulan Oktober. 

Pada bulan Januari, presiden meluncurkan inisiatif makan gratis andalannya, yang bertujuan memberi makan 83 juta anak, ibu hamil, dan ibu menyusui dengan satu kali makan gratis sehari. Prabowo juga berencana membangun tiga juta rumah untuk keluarga berpenghasilan rendah setiap tahun dan mendirikan 100 pesantren untuk masyarakat miskin setiap tahun.  

Pada 1 Juli, Kementerian Keuangan memperkirakan semua program ini  akan menyebabkan defisit pemerintah sekitar 40 miliar dolar AS , atau 2,7 persen dari produk domestik bruto (PDB) negara ini pada akhir tahun 2025. 

Karena tidak ingin memperparah defisit, pejabat memutuskan untuk mendanai sebagian koperasi ini dengan mengalokasikan kembali dana yang diperuntukkan bagi program dana desa, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mendukung proyek infrastruktur skala kecil dan pemberdayaan ekonomi, yang digagas oleh Presiden Joko Widodo, pada tahun 2015.  

Prabowo mengatakan bahwa program dana desa “tidak membawa perubahan yang dibutuhkan” dan bahwa dana untuk program warisan seharusnya dialihkan ke inisiatif koperasi desa miliknya.  

Namun Menteri Koordinator Pangan,  Zulkifli Hasan, sekaligus Ketua Satgas Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mengatakan, dana dari program dana desa hanya akan menutupi sebagian modal awal yang dibutuhkan untuk mendirikan satu koperasi.

Setiap koperasi kemudian harus mengajukan pinjaman hingga 3 miliar rupiah dari bank milik negara untuk mengembangkan berbagai cabang usaha yang diharapkan dimiliki koperasi ini.

Bank akan meneliti aplikasi pinjaman sehingga mereka dapat mengurangi risiko gagal bayar.

"(Koperasi) harus menjelaskan bagaimana mereka berencana menggunakan uang tersebut, kapan mereka mengharapkan keuntungan, dan sebagainya. Jadi, kami (memberikan pinjaman) dengan cara yang benar, bukan cara yang mudah," ujarnya saat peluncuran program.

Namun para ahli memperingatkan bahwa gagal bayar pinjaman di antara koperasi yang baru dibangun akan tinggi. 

“Ini skema pembiayaan yang tidak masuk akal,” kata Media Askar, peneliti dari lembaga pemikir Center for Economic and Law Studies (CELIOS) yang berbasis di Jakarta. 

Pertama-tama, ia mengatakan bahwa pemberi pinjaman milik negara mungkin tidak memiliki cukup uang untuk memberikan pinjaman kepada seluruh 80.000 koperasi. 

Bank Mandiri, lembaga pemberi pinjaman milik negara terbesar misalnya, mengelola aset sebesar 2.400 triliun rupiah untuk 30,7 juta nasabah, sementara bank terkecilnya, Bank Syariah Indonesia, mengawasi 400 triliun rupiah untuk 19 juta pemegang rekening.