Tidak Mudah Menangani Intoleransi di Jabar

Saya langsung turun ke lapangan, mendatangi rumah korban yang dirusak di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi, pada Senin, 30 Juni 2025 lalu.(Kasus ini adalah perusakan oleh masa atas sebuah tempat yang sebenarnya hanya untuk retret. Retret adalah acara doa dan pengembangan kepribadian, bukan sebuah ibadah. Di sini mungkin kurang komunikasi. Harusnya dibicarakan, jangan terlalu mudah bertindak destruktif. Sebab kebiasaan bertindak destruktif tidak mengembangkan persaudaraan..red)

Kaitaninsiden ini secara hukum?

Saya tegaskan bahwa ini adalah peristiwa pidana dan harus ditangani secara hukum. Saya percaya proses hukum akan berjalan objektif, berdasarkan fakta dan bukti.Saya akan mengawal seluruh prosesnya agar berjalan baik, objektif, dan tuntas. Aparat kepolisian, khususnya Polsek Palabuhan Ratu, saya yakin akan bekerja secara profesional.

Apakah ada langkah bantuan untuk para korban?

Ya, saya mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing kepada para korban. Selain itu, saya pribadi telah mengirimkan dana sebesar 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki (pemilik lokasi retret) untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan.

Bagaimana situasi intoleransi yang belakangan mencuat di Jawa Barat, khususnya pascakasus perusakan rumah warga di Cidahu?

Saya akui, menyelesaikan persoalan intoleransi di Jawa Barat itu tidak mudah. Saya ini baru menjabat sekitar lima bulan, dan masalah seperti ini butuh proses serta pendekatan yang menyeluruh.

Apa tantangan utamanya?

Edukasi. Masyarakat harus diberikan pemahaman soal pentingnya saling menghormati dan menghargai antarumat beragama. Ini proses yang tidak instan, perlu waktu. Saya yakin, insya Allah ke depan akan tumbuh kesadaran kolektif di masyarakat untuk saling menghormati. Kuncinya adalah edukasi yang konsisten dan terus-menerus.

Menurut data Setara Institute menunjukkan bahwa Jawa Barat masih sering masuk daftar provinsi dengan pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan tertinggi.

Ya, saya juga membaca data itu. Memang selama 18 tahun terakhir, Jabar sering berada di posisi lima besar dalam kasus pelanggaran Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama. Meskipun di tahun 2024 jumlahnya menurun dibanding tahun sebelumnya. Ini tetap menjadi perhatian saya.

Lalu apa langkah konkret Jabar untuk mengatasi?

Saya ini baru menjabat belum ada satu tahun. Kita butuh waktu untuk mengubah pola pikir masyarakat. Intoleransi itu tidak bisa diberantas hanya dengan aturan, tapi melalui edukasi yang konsisten. Namun, disamping itu, saya sudah instruksikan seluruh aparatur dari provinsi sampai desa agar bersikap tegas dan proaktif. Jangan ragu bertindak. Aparat harus jadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban. Jangan ada lagi pembiaran.