Koperasi Merah Putih Berisiko Tinggi Jadi Ladang Korupsi Baru

Ketimbang pendekatan top-down, pemerintah perlu mendorong pembentukan koperasi berbasis konteks lokal dan kebutuhan warga. Koperasi juga perlu mempertimbangkan kemitraannya dengan BUMDes dan organisasi komunitas desa.

Pendanaan koperasi Merah Putih pun tidak boleh mengandalkan utang yang dijamin dana desa. Skema ini berisiko mengganggu stabilitas keuangan Indonesia, mengingat koperasi saat ini menjadi unit usaha dengan angka kredit macet terbesar.

Studi terbaru kami bahkan menemukan risiko gagal bayar koperasi selama enam tahun masa pinjaman senilai Rp85,96 triliun. Pemerintah desa akan menanggung risiko ini secara langsung.

Tanpa koreksi arah, koperasi Merah Putih bisa berubah menjadi bencana tata kelola yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap narasi ekonomi kerakyatan yang selama ini diagung-agungkan.

Muhamad Saleh, Researcher in Law and Regulatory Reform, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.