Koperasi Merah Putih Berisiko Tinggi Jadi Ladang Korupsi Baru

Muhamad Saleh, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)

Koperasi Merah Putih adalah program ambisius pemerintahan Prabowo Subianto. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengklaim program ini merupakan upaya pemerintah memperkuat ekonomi rakyat berbasis kebersamaan dan kemandirian desa dan kelurahan.

Di atas kertas, koperasi Merah Putih terlihat demokratis. Dibentuk melalui musyawarah desa, skema ini mengesankan masyarakat berperan aktif menentukan struktur dan arah koperasi.

Namun, studi kami justru menemukan sejumlah masalah krusial koperasi Merah Putih. Salah satunya adalah risiko korupsi dan kebocoran anggaran besar hingga Rp48 triliun dari target jumlah 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia.

Risiko korupsi koperasi Merah Putih

Melalui survei, kami juga memverifikasi apakah potensi korupsi di koperasi Merah Putih ini benar-benar bisa terjadi di lapangan.

Survei kami lakukan kepada 108 pejabat desa di 34 provinsi melalui wawancara mendalam. Tujuannya agar kami dapat menangkap pandangan langsung dari mereka.

Hasilnya? Potensi korupsi itu benar-benar ada. Sekitar 65% responden memperkirakan adanya celah besar dalam pelaksanaan koperasi Merah Putih rentan disusupi praktik korupsi terselubung.

Tengoklah salah satu pernyataan mereka:

Kasus korupsi dana BUMDes sudah banyak, anggaran pendirian Kopdes MP yang besar justru akan menciptakan korupsi yang semakin besar. -Perangkat desa di Sulawesi Utara

Adapun nilai Rp48 triliun kami peroleh dari risiko kebocoran anggaran di tingkat desa sebesar 20% dari total potensi pembiayaan bank milik negara ke 80 ribu koperasi Merah Putih sebesar Rp240 triliun per tahun. Sementara angka 20% ini berasal dari taksiran kebocoran pengadaan di tingkat desa versi studi Bank Dunia.

Dengan asumsi semua koperasi Merah Putih mendapat pembiayaan yang sama, nilai risiko kebocoran per unit koperasi mencapai Rp60 juta per tahun. Kebocoran pengadaan berpotensi mengalir ke sektor informal, rente, dan kegiatan ekonomi ilegal.

Potensi korupsi di segala lini