Ironi Pangan Indonesia: Makanan Layak Konsumsi Jadi Sampah Saat Banyak Warga Masih Membutuhkan

Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkuat Gerakan Selamatkan Pangan melalui sinergi multipihak untuk menekan pemborosan, memanfaatkan pangan berlebih, dan memperluas akses pangan layak konsumsi masyarakat.

"Setiap hari, tidak sedikit makanan yang masih layak konsumsi berakhir menjadi sampah. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang membutuhkan akses pangan yang cukup dan bergizi," kata Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas Nita Yulianis dalam keterangan di Jakarta, Minggu (21/6).

Dia menyampaikan kontradiksi itu yang mendorong semakin kuatnya Gerakan Selamatkan Pangan (GSP) di berbagai daerah, termasuk di Sulawesi Selatan, melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memastikan pangan berlebih dapat dimanfaatkan sebelum berakhir di tempat sampah.

"Semangat ini yang kami bawa dalam pertemuan koordinasi bertema 'Penguatan Kolaborasi Multipihak dalam Pencegahan dan Pengurangan Sisa Pangan melalui Implementasi Stop Boros Pangan di Sulawesi Selatan' yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan," ujarnya.

Ia menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendorong GSP. Menurutnya, keberhasilan upaya ini sangat ditentukan oleh sinergi berbagai pihak yang terlibat dalam sistem pangan.

"Penanganan sisa pangan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat agar pangan berlebih yang masih layak konsumsi dapat dimanfaatkan secara optimal," kata Nita.

Nita menjelaskan lima strategi utama yang terus didorong Bapanas, yakni penguatan konsepsi dan kerangka kerja penyelamatan pangan, penguatan kebijakan, implementasi aksi penyelamatan pangan, pengembangan kolaborasi multipihak, serta sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah.

Nita menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap penyelamatan pangan terus menguat.

Hingga saat ini tercatat 17 provinsi dan 54 kabupaten/kota telah memiliki instruksi maupun surat edaran kepala daerah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan selamatkan pangan, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan.

Ia juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang aktif melakukan pelaporan kegiatan penyelamatan pangan melalui platform Stop Boros Pangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat data sekaligus mengukur dampak program penyelamatan pangan yang dilakukan di daerah.

Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan gerakan penyelamatan pangan, Sulawesi Selatan pada tahun 2026 menjadi salah satu daerah penerima manfaat mobil penyelamatan pangan.

"Kami harap fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk memperluas jejaring kerja sama dengan sektor swasta maupun komunitas sehingga semakin banyak pangan berlebih yang dapat diselamatkan dan disalurkan kepada masyarakat," kata Nita.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan, Kemal Redindo Syahrul Putra, mengatakan keberhasilan penyelamatan pangan memerlukan sinergi pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media.

Karena itu, pihaknya menggandeng berbagai mitra seperti Baznas, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dan Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) dalam menjalankan program penyelamatan pangan di Sulawesi Selatan.

"Kolaborasi menjadi kunci dalam penyelamatan pangan. Tidak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendiri. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pangan surplus yang masih aman dan layak konsumsi dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sekaligus mengurangi potensi pemborosan pangan," ujar Kemal.