Terlambat Menaikkan Suku Bunga Membuat Biaya Penyesuaian Ekonomi Semakin Mahal

JAKARTA - Keputusan Bank Indonesia (BI) yang sudah menaikkan suku bunga acuan BI Rate tiga kali dengan total kenaikan 100 basis poin atau 1 persen sejak Mei 2026 menunjukkan kepanikan setelah rupiah merosot tajam ke level 18.000 per dollar Amerika Serikat (AS).

Kepanikan otoritas moneter itu terjadi karena mereka kurang peka dan tidak proaktif mengantisipasi menaikkan suku bunga ketika melihat ada gejala ketidakpastian yang berpotensi mengganggu perekonomian nasional. Langkah BI menaikkan suku bunga acuan dinilai belum cukup kuat untuk mengangkat nilai tukar rupiah secara signifikan.

Kebijakan tersebut merupakan respons yang terlambat dibanding cepatnya tekanan di pasar keuangan global maupun pelemahan rupiah yang sudah lama berlangsung. Pengamat kebijakan publik Fitra, Badiul Hadi, menilai BI terlambat merespons tekanan ekonomi yang terjadi sejak awal tahun. 

Menurutnya, kenaikan suku bunga acuan tiga kali sejak Mei menunjukkan BI cenderung reaktif, bukan antisipatif. “Kenaikan suku bunga acuan tiga kali sejak Mei menunjukkan respons BI cenderung reaktif. Ketika tekanan nilai tukar, arus modal keluar, dan perlambatan konsumsi sudah terjadi, kenaikan suku bunga justru berpotensi memperdalam pelemahan ekonomi,” kata Badiul. Badiul menjelaskan, sinyal pelemahan ekonomi sebenarnya sudah terlihat sejak awal 2026. Rupiah sempat melemah mendekati 17.000 rupiah per dollar AS, sementara pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya berada di kisaran 4,7-4,9 persen.

 “Kondisi ini seharusnya menjadi sinyal bagi BI untuk mengambil langkah antisipatif lebih dini,” katanya. Ia mengingatkan, keterlambatan respons kebijakan membuat biaya penyesuaian ekonomi semakin mahal. Suku bunga kredit berpotensi naik 25-50 basis poin, investasi tertahan, dan permintaan domestik melemah di tengah daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

Badiul juga menyoroti dampaknya ke fiskal. Jika pertumbuhan ekonomi melambat sekitar 0,4 poin persentase, potensi kehilangan output ekonomi dapat mencapai 90-100 triliun rupiah dan mengurangi penerimaan negara sekitar 9-11 triliun rupiah.

“Di sisi lain, kebutuhan belanja perlindungan sosial dan stimulus ekonomi berpotensi bertambah 15- 25 triliun rupiah,” katanya. Untuk mencegah dampak lebih dalam, Badiul mendorong BI memperkuat pendekatan preemptive (antisipatif ) dan forward-looking melalui bauran kebijakan moneter, stabilisasi nilai tukar, serta koordinasi erat dengan pemerintah. “Pencegahan sejak dini selalu lebih murah dibandingkan menanggung biaya pemulihan ketika tekanan ekonomi sudah terlanjur dalam,” pungkasnya.

Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda mengatakan kebijakan menaikkan suku bunga sudah menjadi tren global, bahkan bank sentral di berbagai negara termasuk Jepang sudah meninggalkan rezim suku bunga negatif, sehingga mereka juga menaikkan suku bunga. 

“Perang suku bunga tinggi untuk menarik investor ini terjadi secara global. Jadi memang ada faktor global,” katanya. Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) DIY, Y Sri Susilo, kepada Koran Jakarta mengatakan, kenaikan BI Rate pada dasarnya merupakan instrumen yang bersifat antisipatif atau preemptive. Karena itu, kebijakan suku bunga idealnya dilakukan sebelum tekanan ekonomi muncul semakin besar, bukan setelah gejala pelemahan ekonomi dan nilai tukar sudah terjadi.

Ia mengibaratkan kebijakan suku bunga layaknya seperti vaksin yang diberikan untuk mencegah penyakit, bukan obat yang baru diberikan setelah penyakit muncul. BI jelasnya terkesan terlalu berhati-hati (prudent) dalam menyesuaikan suku bunga acuan. Padahal, sejumlah indikator telah menunjukkan bahwa tingkat suku bunga sebelumnya relatif rendah dibandingkan tekanan inflasi dan pelemahan nilai tukar yang terjadi.

Karena itu, kenaikan BI Rate saat ini dinilai sebagai langkah korektif yang memang diperlukan. Meski demikian, Susilo menegaskan bahwa setiap keputusan perubahan suku bunga tetap harus mempertimbangkan berbagai aspek secara cermat dan terukur.

“Prinsip kehati-hatian tetap penting agar kebijakan moneter tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi maupun sektor riil,” kata Susilo. Dia pun berharap BI ke depan lebih responsif dalam menyesuaikan arah kebijakan moneternya. Dengan demikian, kebijakan yang diambil tidak terkesan terlambat, namun tetap menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Biaya Penyesuaian Mahal

Sementara itu, pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti menilai kenaikan suku bunga BI Rate hanya efektif menahan aliran modal keluar dalam jangka pendek.

Menurutnya, strategi jangka panjang harus diarahkan untuk menarik investor ke sektor riil. “Cara paling mudah untuk menahan aliran modal keluar adalah menaikkan tingkat suku bunga. Namun langkah ini tentu punya dampak biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dan mahal,” kata Esther.