Koperasi Merah Putih Berisiko Tinggi Jadi Ladang Korupsi Baru

Kami juga melakukan telaah lanjutan untuk memetakan risiko korupsi dalam siklus koperasi Merah Putih yang termuat dalam berbagai aturan pelaksanaan.

Hasilnya, kami menemukan potensi korupsi di lima tahap pembentukan koperasi. Misalnya, saat pencairan modal awal (yang berasal dari dana desa ataupun pinjaman bank) rawan korupsi berupa mark-up biaya pendirian ataupun koperasi fiktif.

Di tahap ini, pelaku korupsi bisa berasal dari kepala desa, pejabat daerah, maupun notaris.

Sementara di tahap penyelenggaraan, potensi korupsi bisa lebih banyak lagi—yakni di delapan tahap. Mulai dari mark-up nilai proyek hingga penggunaan dana koperasi untuk kepentingan pemilu. Penyelewengan bisa melibatkan elite desa hingga elite partai.

Berhulu dari masalah tata kelola

Telaah potensi korupsi kami lakukan karena studi kami menemukan banyak sekali masalah hukum dalam koperasi Merah Putih. Misalnya, secara kelembagaan, koperasi Merah Putih melanggar UU Perkoperasian yang menegaskan bahwa koperasi harus dibentuk secara sukarela oleh anggota.

Namun, koperasi Merah putih justru terbentuk dari instruksi Presiden. Struktur, model usaha, dan mekanismenya juga seragam dari pusat. Ini jelas menyimpang dari watak koperasi yang digagas pendiri bangsa, Mohammad Hatta.

Selain itu, koperasi Merah Putih juga berkonflik dengan aturan tentang desa dan badan usaha milik desa (BUMDes). Pasalnya, pemerintah desa dipaksa membentuk koperasi Merah Putih dengan cara berutang ke Bank sebesar Rp3 miliar dengan tenor pengembalian selama 10 tahun dan APBN sebagai agunan.

Lebih parah, pembayaran cicilan bukan berasal dari keuntungan koperasi, melainkan dari pemotongan dana desa. Artinya, dana yang semestinya untuk pembangunan desa malah dipakai untuk membayar cicilan pinjaman yang keuntungannya belum pasti.

Inilah yang membuat 76% responden studi kami juga menolak skema pembiayaan koperasi Merah Putih. Sebab, skema tersebut berisiko menciptakan korupsi terstruktur. Pengurus koperasi tidak merasa memiliki risiko, tetapi bisa menikmati dana besar tanpa pertanggungjawaban langsung kepada warga.

Memperbaiki koperasi Merah Putih

Pemerintah perlu meninjau ulang program koperasi Merah Putih. Upaya ini dapat dimulai dengan menyusun ulang kerangka hukum dan kelembagaan. Perlu ada ruang konsultasi publik serta pengawasan independen sejak awal perancangan kebijakan.