Para Pemimpin BRICS Berkumpul di Brasil Tanpa Putin dan Xi Jinping

RIO DE JANEIRO - Para pemimpin BRICS yang bertemu di Rio de Janeiro mulai hari Minggu (5/7) diperkirakan akan mengecam kebijakan perdagangan garis keras Donald Trump. Namun mereka berjuang untuk menjembatani perpecahan atas krisis yang melanda Timur Tengah.

Negara-negara berkembang yang mewakili sekitar setengah populasi dunia dan 40 persen dari output ekonomi global siap bersatu atas apa yang mereka lihat sebagai tarif impor AS yang tidak adil, menurut sumber yang mengetahui negosiasi pertemuan puncak.

Sejak menjabat pada bulan Januari, Trump telah mengancam sekutu dan pesaingnya dengan serangkaian tarif hukuman.

Serangan terbarunya datang dalam bentuk surat yang akan dikirim mulai hari Jumat untuk memberi tahu mitra dagang AS tentang tarif baru yang berlaku pada tanggal 9 Juli.

Para diplomat dari 11 negara berkembang, termasuk Brasil, Russia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, sibuk menyusun pernyataan yang mengecam ketidakpastian ekonomi.

Deklarasi akhir KTT tidak diharapkan menyebutkan nama Amerika Serikat atau presidennya. Namun, deklarasi tersebut diharapkan menjadi serangan politik yang jelas terhadap Washington.

"Kami mengantisipasi pertemuan puncak dengan nada hati-hati: akan sulit untuk menyebut nama Amerika Serikat dalam deklarasi akhir," kata Marta Fernandez, direktur Pusat Kebijakan BRICS di Universitas Katolik Kepausan Rio.

Hal ini khususnya berlaku bagi Tiongkok, yang baru saja bernegosiasi dengan AS untuk menurunkan pungutan balasan yang tinggi.

"Ini tampaknya bukan saat yang tepat untuk memancing ketegangan lebih lanjut" antara dua ekonomi terkemuka dunia, kata Fernandez.

Xi Tidak Hadir 

Dikonsep dua dekade lalu sebagai forum bagi ekonomi-ekonomi yang bertumbuh cepat, BRICS mulai dipandang sebagai penyeimbang kekuatan Barat yang digerakkan Tiongkok.

Namun, pengaruh politik pertemuan puncak itu akan berkurang karena ketidakhadiran  Pemimpin Tiongkok Xi Jinping, yang melewatkan pertemuan tahunan itu untuk pertama kalinya dalam 12 tahun masa jabatannya sebagai presiden.

"Saya menduga akan ada spekulasi mengenai alasan ketidakhadiran Xi," kata Ryan Hass, mantan direktur Tiongkok di Dewan Keamanan Nasional AS yang kini bergabung dengan lembaga think tank Brookings Institution.

"Penjelasan yang paling sederhana mungkin memiliki kekuatan penjelasan yang paling kuat. Xi baru-baru ini menjamu Lula di Beijing," kata Hass.