BPJS Kesehatan: 98,45 Persen Masyarakat Indonesia Telah Terdaftar JKN

JAKARTA – Kepala BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyampaikan bahwa 98,45 persen masyarakat Indonesia telah terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 31 Desember 2024.

"Cakupan peserta BPJS Kesehatan pada tahun 2024 sebesar 278,1 juta jiwa, meningkat dari tahun 2023 yakni 267,3 juta jiwa. Cakupan Universal Health Coverage (UHC) saat ini sudah menjangkau 35 provinsi di 473 kabupaten/kota seluruh Indonesia," katanya pada pertemuan bersama pemimpin redaksi media di Jakarta, Selasa (24/6).

Ghufron juga mengemukakan, BPJS Kesehatan menerapkan kebijakan kompensasi bagi daerah belum tersedia fasilitas kesehatan memenuhi syarat (DBTFMS) sebagai komitmen untuk menyediakan layanan kesehatan yang memadai dan dapat diakses seluruh masyarakat.

"Kompensasi ini berupa pengiriman tenaga kesehatan, kerja sama dengan fasilitas kesehatan bergerak, atau kerja sama dengan fasilitas kesehatan dengan kriteria tertentu," ujar dia.

Layanan kesehatan jemput bola BPJS Kesehatan tahun 2026 tersebut telah menjangkau 11 provinsi di 46 titik lokasi. 11 provinsi tersebut yakni Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Ghufron juga menyampaikan, indeks kepuasan peserta JKN terus mengalami peningkatan selama lima tahun ke belakang. Pada tahun 2020, indeks kepuasan berada di angka 81,5, sedangkan di tahun 2024, angka tersebut meningkat signifikan menjadi 92,15.

"Peningkatan indeks tersebut merupakan hasil dari komitmen layanan yang mudah, cepat, dan setara. Mudah dalam mengakses layanan kesehatan termasuk proses atau alur administrasinya, serta cepat dalam mengantre pelayanan di fasilitas kesehatan, maupun saat butuh layanan informasi dan pengaduan," paparnya.

Kemudian, juga komitmen setara dalam mendapatkan pengakuan saat mengakses layanan JKN tanpa membeda-bedakan.

Berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh Dewan Jaminan Kesehatan Nasional (DJSN), BPJS Kesehatan pada tahun 2024 juga memperoleh kategori sangat baik dengan skor 113,53 dari target 100.

"Tahun 2024, BPJS Kesehatan juga mencatat lonjakan signifikan dalam skor Survei Penilaian Integritas (SPI) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari sebelumnya 72,29 di tahun 2023, menjadi 82,06 di tahun 2024," tuturnya.

Ghufron juga mengemukakan, program JKN telah banyak mengubah layanan kesehatan di Indonesia menjadi lebih baik, lebih adil, dan lebih terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Oleh karena itu, diperlukan sinergi seluruh elemen dalam ekosistem program JKN. Program JKN perlu disokong bersama, agar bisa berjalan berkelanjutan, memberikan manfaat bagi pesertanya yang memerlukan akses layanan kesehatan," kata Ghufron Mukti.