Atasi Ketimpangan, Presiden Prabowo Serukan Penerapan Model Ekonomi Inklusif

MOSKOW - Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyoroti akar penyebab kesenjangan ekonomi Indonesia saat ini, dengan menekankan perlunya intervensi negara secara mendesak guna memastikan distribusi kekayaan nasional yang lebih adil.

Berbicara di Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg (SPIEF) 2025 di Russia, Prabowo mengutip bahwa kekayaan negara masih terkonsentrasi di tangan segelintir elit ? kurang dari 1 persen populasi.

Dikutip dari pidatonya yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu (21/6),  Prabowo menggarisbawahi peran penting pemerintah dalam memerangi kemiskinan, kelaparan, dan melindungi masyarakat yang rentan. Menurut Prabowo, keterlibatan negara secara proaktif sangat penting untuk mencegah apa yang ia sebut sebagai "pengambilalihan negara," suatu kondisi di mana kebijakan publik hanya melayani kepentingan aktor politik dan ekonomi yang kuat.

“Di negara berkembang seperti Indonesia, ada bahaya state capture, yakni kolusi antara pemilik modal besar, pejabat pemerintah, dan elite politik. Kolusi ini pada akhirnya tidak menghasilkan manfaat riil bagi pengentasan kemiskinan atau perluasan kelas menengah,” kata Prabowo dalam pidatonya. 

Ia menegaskan kembali bahwa pemberantasan korupsi di dalam pemerintahan adalah kunci untuk memajukan pembangunan dan menegaskan bahwa negara harus memprioritaskan kesejahteraan masyarakat luas.

“Oleh karena itu, kami memilih sebuah filosofi yang dapat diringkas dalam satu kalimat: kesejahteraan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Itulah filosofi kami,” tegasnya.

Prabowo juga mengaitkan ketimpangan ekonomi yang terjadi di negara ini dengan penerapan ideologi kapitalis neoliberal dan pasar bebas oleh para elit Indonesia selama tiga dekade terakhir. Ia mengkritik pendekatan laissez-faire, yang meminimalkan campur tangan pemerintah dalam perekonomian, karena tidak selaras dengan konteks sosial budaya Indonesia.

“Salah satu kesalahan besar yang dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, adalah mengikuti filosofi laissez-faire tanpa memeriksa kesesuaiannya dengan karakter kita sendiri,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa meskipun Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang konsisten, rata-rata 5 persen per tahun selama tujuh tahun terakhir, dengan total 35 persen, pertumbuhan ini belum menghasilkan kesejahteraan yang menyeluruh.

“Hasilnya, meskipun kami telah mencapai pertumbuhan 5 persen yang konsisten selama tujuh tahun terakhir, kami belum berhasil menciptakan apa yang dikenal sebagai efek tetesan ke bawah,” katanya.

Prabowo menekankan perlunya filosofi ekonomi yang berakar pada budaya dan sejarah unik setiap negara. Indonesia, katanya, berkomitmen pada jalan yang memadukan kekuatan sosialisme dan kapitalisme. Meskipun mengkritik kapitalisme murni karena melanggengkan ketimpangan, ia mengakui bahwa nilai-nilai seperti inovasi, kreativitas, dan inisiatif ? prinsip utama kapitalisme ? tetap penting untuk mendorong kemajuan ekonomi.