Abolisi dan Amnesti: Sinyal Prabowo Lepas dari Bayang-bayang Jokowi?

Zainal Abidin, Universitas Padjadjaran

Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan abolisi kepada bekas menteri perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) dan amnesti kepada elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto telah memantik gelombang interpretasi politik di ruang publik.

Kritik tajam datang dari aktivis antikorupsi dan sebagian masyarakat sipil yang mengkhawatirkan dampaknya terhadap integritas hukum dan agenda pemberantasan korupsi.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai, meskipun pemberian abolisi dan amnesti dari presiden itu sah, prosesnya sarat dengan nuansa politik dan potensi “barter kekuasaan”.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) memperingatkan langkah ini bisa mencoreng independensi peradilan dan pemberantasan korupsi.

Di tengah ekspektasi publik terhadap kualitas dan independensi kepemimpinan Prabowo, langkah ini membuka babak baru dalam konstelasi kekuasaan nasional dan konsekuensi politik yang signifikan. Salah satunya tentang kemandirian politik Prabowo di balik bayang-bayang Joko “Jokowi” Widodo.

Lembong dan Hasto: Dua wajah rekonsiliasi

Sejak awal, banyak kalangan menilai vonis terhadap Lembong bermuatan politis. Apalagi Lembong merupakan pendukung utama Anies Baswedan, rival utama Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Sementara itu, amnesti untuk Hasto, Sekjen PDI-P, menjadi sinyal politik yang tak kalah penting.

PDI-P, yang idealnya menjadi partai oposisi setelah pasangan capres-cawapres yang diusungnya kalah dalam Pilpres, kini seolah mau dirangkul.

Prabowo tidak hanya memulihkan posisi Hasto secara hukum, tetapi juga membuka peluang rekonsiliasi yang lebih besar dengan partai yang sebelumnya berseberangan secara politis.

Sinyal menjauhnya Prabowo dari Jokowi?

Amnesti dan abolisi dari Prabowo tidak dapat dilepaskan dari konteks relasi kekuasaan yang berubah.