Riset: Kendaraan Listrik Bisa Turunkan Emisi Jika Bauran Energi Terbarukan di Atas 65% per Tahun

           
           
              Skenario Business as Usual, Moderat dan Optimistis tidak dapat menurunkan gabungan antara emisi transportasi dan produksi listrik.
              Glenn Jolodoro/MDPI
           
         

Jadi, ketiga skenario masih menghasilkan emisi yang besar. Untuk benar-benar menurunkannya, hitungan kami, bauran energi terbarukan harus tumbuh di atas 65% per tahun. Dan yang penting dicatat, seluruh rantai pasoknya juga harus dijamin bersih.

Bagaimana membuat EV jadi solusi transisi energi?

Transisi energi, khususnya di sektor transportasi, tidak cukup sekadar mengganti mesin berbahan bakar fosil ke baterai. Langkah ini menuntut transformasi besar yang membutuhkan paradigma baru dalam membangun sistem transportasi yang efisien, terjangkau, dan rendah karbon.

Kendaraan listrik harus dilihat sebagai salah satu bagian dari strategi besar mencapai kedaulatan energi. Manfaat penghematan devisa, penguatan ketahanan ekonomi, dan pengurangan kerentanan terhadap gejolak global hanya akan terwujud jika syarat utama terpenuhi: pasokan listrik EV bersumber dari energi terbarukan.

Selain itu, perlu adanya infrastruktur pendukung yang masif dan merata. Ketersediaan stasiun pengisian daya (charging station) yang berbasis energi terbarukan, jalur tol utama, hingga kawasan penyangga menjadi kebutuhan utama.

Selanjutnya, industri baterai dalam negeri perlu dikembangkan melalui kebijakan multisektor. Tujuannya, agar ketergantungan pada impor BBM tidak berganti menjadi ketergantungan baru pada impor baterai. Hal ini juga menyangkut isu keberlanjutan, karena banyak kasus kerusakan lingkungan terjadi akibat penambangan nikel sebagai bahan baku baterai.

Belajar dari Cina, pemerintah bisa mengadopsi pendekatan integratif yang melibatkan berbagai sektor: memperkuat kemitraan dengan UMKM dalam rantai pasok lokal, mempercepat proses perizinan berbasis risiko, menjamin kepastian regulasi dan hukum untuk investor, serta mendanai riset dan pengembangan secara berkelanjutan melalui kolaborasi kampus, industri, dan lembaga litbang. Dukungan kebijakan jangka panjang seperti insentif fiskal dan prioritas pada teknologi dalam negeri terbukti berhasil menjadikan Cina sebagai pemimpin global dalam industri baterai dan kendaraan listrik.

Reformasi menyeluruh terhadap Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) tak kalah penting. Sistem transportasi masa depan harus mampu mengurangi jumlah perjalanan tanpa mengorbankan mobilitas.

Bus listrik, KRL, dan MRT harus menjadi tulang punggung transportasi kota, sementara mobil listrik pribadi cukup menjadi pelengkap.

Hal ini sejalan dengan konsep transportasi masa depan dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), yang 
menekankan bahwa pusat kota seharusnya rendah emisi berkat tingginya penggunaan transportasi publik.

           
           
              Distribusi emisi karbon di kawasan perkotaan terbagi menjadi tiga zona utama: pusat kota (urban centres), area sekitar pusat kota dalam batas metropolitan, dan area perkotaan luar. Meskipun pusat kota memiliki aktivitas yang sangat padat, zona ini hanya menyumbang 2% dari total emisi karena efisiensi tinggi dalam penggunaan lahan dan transportasi. Sebaliknya, area sekitar pusat kota menyumbang 65% emisi, terdiri dari zona pemukiman dan aktivitas campuran yang bergantung pada kendaraan pribadi dan infrastruktur kurang efisien. Area perkotaan luar menyumbang 33% emisi, menunjukkan tingginya ketergantungan pada transportasi berbasis fosil. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa sebagian besar emisi tidak berasal dari pusat kota, melainkan dari kawasan sekitarnya dan pinggiran, sehingga upaya pengurangan emisi harus difokuskan pada zona-zona tersebut.
              The Future of Public Transport Funding/OECD
           
         

Artinya, untuk menurunkan emisi secara signifikan, pemerintah perlu fokus membangun transportasi umum yang terintegrasi dan efisien di pusat dan luar kota.

Pemerintah—melalui Kementerian ESDM, Perhubungan, Perindustrian, serta BUMN terkait harus menyusun peta jalan terpadu yang terintegrasi. Pelibatan sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat mempercepat pembiayaan infrastruktur tanpa membebani anggaran negara.