Kamboja Minta Bantuan Mahkamah Internasional

PHNOM PENH - Kamboja telah meminta Mahkamah Internasional untuk membantu menyelesaikan sengketa perbatasan Thailand yang berubah menjadi bentrokan militer berdarah bulan lalu, kata Perdana Menteri Hun Manet pada Minggu (15/6).

Seorang tentara Kamboja tewas pada tanggal 28 Mei lalu ketika pasukan saling tembak di wilayah sengketa yang dikenal sebagai Segitiga Zamrud, tempat perbatasan Kamboja, Thailand, dan Laos bertemu.

Tentara Thailand dan Kamboja sama-sama mengatakan mereka bertindak untuk membela diri dan sepakat untuk menempatkan kembali prajurit mereka untuk menghindari konfrontasi.

Thailand telah memperketat kontrol perbatasan dengan Kamboja dalam beberapa hari terakhir, sementara Kamboja memerintahkan pasukan pada Jumat (13/6) untuk tetap siaga penuh dan melarang warga menyaksikan penayangan drama Thailand dari TV dan bioskop.

Hun Manet mengatakan dalam sebuah posting di Facebook pada Minggu bahwa Kamboja mengajukan surat resmi kepada Mahkamah Internasional (ICJ) untuk mencari resolusi atas sengketa perbatasan di empat wilayah yang menjadi lokasi bentrokan bulan lalu dan tiga kuil kuno yaitu Kuil Ta Moan Thom, Kuil Ta Moan Tauch, dan Kuil Ta Krabei.

"Kamboja memilih hukum internasional dan perdamaian," kata pemimpin Kamboja itu. "Kamboja hanya membutuhkan keadilan, kejujuran, dan kejelasan dalam penentuan batas wilayah dengan negara tetangga, sehingga generasi mendatang tidak akan terus memiliki masalah satu sama lain," imbuh dia.

Hun Manet mengatakan pada Jumat bahwa pemerintahnya sedang menunggu kabar dari Thailand apakah akan bergabung dengan Kamboja dalam upayanya untuk merujuk perselisihan tersebut ke ICJ.

Perselisihan ini bermula saat penentuan peta batas wilayah negara sepanjang 800 kilometer pada awal abad ke-20 saat pendudukan Prancis di Indochina.

Kamboja sebelumnya telah meminta bantuan dari ICJ dalam sengketa wilayah atas kuil perbatasan. Pengadilan memutuskan wilayah itu milik Kamboja, tetapi Thailand mengatakan tidak menerima yurisdiksi pengadilan.

Kekerasan yang dipicu oleh pertikaian telah menyebabkan 28 kematian di wilayah tersebut sejak 2008.

Pertemuan di Phnom Penh

Pejabat dari kedua negara bertemu di Phnom Penh pada Sabtu (14/6) untuk membahas perselisihan perbatasan dan Kementerian Luar Negeri Thailand mengatakan pertemuan tersebut telah membuat kemajuan dalam membangun saling pengertian. Pertemuan susulan lainnya akan diadakan pada Minggu.

Pertemuan Komisi Perbatasan Bersama (Joint Boundary Commission/JBC) Kamboja-Thailand di Phnom Penh, dilaksanakan untuk membahas isu-isu di perbatasan menyusul bentrokan militer yang terjadi belum lama ini.

Pertemuan tersebut dipimpin bersama oleh Lam Chea, menteri yang bertanggung jawab atas Sekretariat Negara Urusan Perbatasan Kamboja dan Prasas Prasasvinitchai, mantan duta besar Thailand untuk Kamboja yang kini menjabat sebagai penasihat urusan perbatasan di Kementerian Luar Negeri Thailand.

PM Hun Manet mengatakan dalam sebuah unggahan di laman Facebook pada Jumat malam waktu setempat bahwa pertemuan tersebut merupakan pertemuan JBC pertama setelah sempat tidak diselenggarakan selama 12 tahun. AFP/Ant/Xinhua/I-1