Bank Dunia: Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Tembus 194 Juta Orang

Jakarta - Bank Dunia merilis laporan terbarunya bertajuk “June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform”, yang menyebutkan lonjakan signifikan dalam jumlah penduduk miskin di Indonesia. Kenaikan ini bukan disebabkan oleh penurunan kondisi ekonomi, melainkan akibat perubahan metodologi perhitungan garis kemiskinan global yang digunakan Bank Dunia.

Dalam pembaruan tersebut, Bank Dunia resmi mengadopsi perhitungan purchasing power parity (PPP) 2021 dalam menentukan garis kemiskinan. Sebelumnya, Bank Dunia masih menggunakan perhitungan PPP 2017.

"Revisi PPP mencerminkan data terbaru mengenai garis kemiskinan nasional yang menunjukkan kenaikan lebih tinggi dibandingkan perubahan harga semata, terutama untuk garis kemiskinan internasional (kemiskinan ekstrem), serta garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas," tulis Bank Dunia dalam laporan bertajuk June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform, dikutip Senin (9/6).

Setelah mengadopsi PPP 2021, Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan internasional menjadi 3 dollar AS per orang per hari, naik dari 2,15 dollar AS per hari (PPP 2017).

Dengan standar baru tersebut, sekitar dua dari tiga orang Indonesia tergolong miskin, meningkat signifikan dari 60,3 persen pada laporan Macro Poverty Outlook sebelumnya yang masih menggunakan standar PPP 2017. Namun, dengan update terbaru menggunakan PPP 2021, angka itu melonjak drastis menjadi 68,2% dari total populasi 2024 yaitu sekitar 194,4 juta jiwa.

Bank Dunia menyebutkan bahwa meskipun Indonesia telah berhasil menghapus kemiskinan ekstrem (PPP 2017), mayoritas penduduk masih berada dalam kategori rentan miskin secara global. Oleh karena itu, tantangan Indonesia ke depan bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi menaikkan kesejahteraan mayoritas masyarakat ke level hidup layak secara global.

Perbedaan Data

Sebelumnya, Bank Dunia mengumumkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2024 lalu sebesar 60,3 persen atau sekitar 172 juta jiwa dari total penduduk yang tercatat sebanyak 285,1 juta jiwa.

Angka kemiskinan yang disampaikan Bank Dunia itu sangat kontras dengan data yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2024 hanya 8,57 persen atau sejumlah 24,06 juta jiwa.

Jomplangnya angka kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS itu karena metode penghitungan penduduk yang digunakan berbeda. Bank Dunia menghitung dengan acuan garis kemiskinan untuk kategori negara dengan pendapatan menengah ke atas (upper middle income country) sebesar 6,85 dollar AS per kapita per hari atau setara pengeluaran 115.080 rupiah per orang per hari dengan kurs 16.800 per dollar AS.

“Meskipun permintaan yang kuat telah mendukung kinerja ekonomi yang stabil dan menurunkan angka kemiskinan, percepatan pertumbuhan memerlukan penerapan reformasi struktural untuk meningkatkan potensi pertumbuhan negara dan mengurangi risiko overheating,” sebut laporan Bank Dunia bertajuk Macro Poverty Outlook edisi April 2025, yang dikutip Selasa (29/4).

Bank Dunia sendiri telah menggolongkan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas pada 2023, setelah mencapai gross national income atau GNI (pendapatan nasional bruto) sebesar 4.580 dollar AS per kapita. Dengan demikian, ukuran garis kemiskinan yang pantas digunakan untuk Indonesia mengacu pada pengeluaran 6,85 dollar AS per kapita per hari atau setara pengeluaran 115.080 per orang per hari, sehingga jumlah penduduk miskinnya setara 60,3 persen dari total penduduk.