Kampanye Perubahan Iklim Harus Relevan dengan Audiens, Bukan Hanya Sains

Kampanye perubahan iklim tidak bisa lagi disampaikan dengan pendekatan satu arah atau bersifat generik. Dalam dunia yang terus berubah, audiens pun berubah—baik dalam cara menerima informasi, maupun dalam kebutuhan mereka akan kejelasan, relevansi lokal, dan rasa memiliki terhadap isu iklim. Oleh karena itu, komunikasi iklim harus lebih adaptif dan kontekstual, terutama di wilayah rentan seperti desa-desa di Indonesia.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI, Nezar Patria, menyampaikan bahwa krisis iklim bukanlah isu yang menunggu kesepakatan ilmiah absolut, tetapi memerlukan tindakan berbasis bukti dengan tingkat urgensi tinggi. Dalam workshop CONNECT! #8 bertajuk Media Communication on Climate Change Policies di Smart Green Learning Center UGM, Nezar menggarisbawahi tantangan utama dalam komunikasi isu ini: banyak jurnalis yang harus menjadi generalis, padahal isu iklim menuntut pemahaman mendalam. “Jurnalis perlu didukung agar mampu menerjemahkan kompleksitas sains menjadi informasi yang bisa dipahami dan dipercaya masyarakat,” ujarnya.

Direktur Kemitraan dan Relasi Global UGM, Prof. Puji Astuti, menekankan bahwa kebutuhan audiens—terutama di wilayah pedesaan—harus menjadi titik tolak dalam merancang komunikasi kebijakan iklim. Lewat kerja sama riset antara UGM dan Deakin University Australia yang difasilitasi oleh KONEKSI, tim peneliti mencoba memahami bagaimana masyarakat desa memroses informasi, dan bagaimana membangun komunikasi yang membangkitkan kepercayaan serta mendorong keterlibatan aktif. “Diplomasi pendidikan antarbangsa ini bukan hanya soal pertukaran pengetahuan, tapi juga tentang menjangkau audiens dengan cara yang paling relevan bagi mereka,” jelas Puji.

Tim Stapleton, Minister Counsellor for Governance and Human Development dari DFAT Australia, juga menyoroti pentingnya pembelajaran dua arah. “Komunikasi iklim tidak bisa dipaksakan dari atas ke bawah. Kami ingin melihat bagaimana masyarakat berpartisipasi aktif dalam menyaring dan menilai informasi, serta terlibat dalam kebijakan,” katanya.

Menurut Direktur Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLHK, Wahyu Marjaka, kampanye iklim harus disesuaikan agar menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Hal ini ditegaskan pula oleh Kepala BLHK DIY, Kusno Wibowo, yang menambahkan bahwa strategi komunikasi iklim tidak boleh berhenti di tataran konsep, tetapi harus menyesuaikan kebutuhan nyata di lapangan yang terus berkembang.

Sementara itu, Prof. Greg Barton dari Deakin University mengingatkan bahwa meski banyak masyarakat Indonesia memiliki semangat menjaga lingkungan, namun minimnya pemahaman bisa berujung pada tindakan yang keliru. “Ada jarak antara niat baik dan pemahaman yang memadai. Itulah mengapa pendekatan komunikasi harus disesuaikan agar tidak menimbulkan kebingungan,” ucapnya.

Sebagai respons terhadap kebutuhan baru audiens, Dr. Anna Klas dari Deakin University memaparkan pengembangan alat AI multibahasa yang bertujuan menyediakan informasi iklim secara lebih akurat dan mudah diakses, khususnya di desa-desa. Inisiatif ini menyesuaikan cara orang mengakses dan memercayai informasi di era digital.

Dari perspektif media, Chief AI & Corporate Strategy Kumparan, Andrias Ekoyuono, menegaskan bahwa membangun narasi perubahan iklim yang kredibel tidak bisa dilakukan sendiri oleh media. “Kami di Kumparan percaya kolaborasi lintas sektor adalah kunci. Audiens kini butuh informasi yang bukan hanya benar, tapi juga dirasakan relevan dengan kehidupan mereka,” ujarnya.

Sebagai institusi berbasis nilai-nilai kerakyatan, UGM menegaskan komitmennya untuk terus menyelaraskan ilmu pengetahuan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Dalam menghadapi perubahan iklim, universitas tidak hanya menghasilkan penelitian, tapi juga menyusun strategi komunikasi yang menjawab tantangan zaman—yakni menjangkau audiens dengan cara yang paling bermakna bagi mereka.