Kurangi Premanisme dengan Mengatasi Kemiskinan dan Perluasan Lapangan Kerja

Ekonomi Biaya Tinggi | Masyarakat Jangan Jadikan Premanisme Sebagai Lapangan Kerja

Kurangi Premanisme dengan Mengatasi Kemiskinan dan Perluasan Lapangan Kerja

* Operasi terhadap premanisme tetap dibutuhkan tetapi harus dibarengi dengan pembinaan-pembinaan bagi seluruh anggota ormas.

JAKARTA - Salah satu kontributor ekonomi berbiaya tinggi di Indonesia adalah aksi premanisme baik yang dilakukan oleh preman jalanan melalui ormas maupun preman berdasi atau kantoran yang dilakukan oleh oknum birokrat dan penegak hukum. Masih maraknya aksi premanisme tersebut karena dalam penangannya selama ini hanya di hilir dengan menangkap para pelaku. Sedangkan, pemicunya di hulu yaitu kurangnya lapangan kerja belum ditangani serius. 

Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Slamet Rosyadi mengatakan penanganan berbagai aksi premanisme harus melibatkan semua pihak, karena tidak bisa hanya dilakukan pemerintah.

Dalam keterangannya di Purwokerto, Banyumas, akhir pekan lalu, Selamet mengatakan akar permasalahan premanisme terutama pada masalah pemberdayaan dan ekonomi, sehingga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Salah satu penyebab orang terlibat aksi premanisme jelasnya adalah faktor kemiskinan akibat minimnya akses untuk memperoleh lapangan pekerjaan.

“Ketika minim, kemudian pilihannya sedikit, ada peluang di sektor informal meskipun melakukan aksi premanisme, itu yang akan mendapatkan sambutan karena tidak butuh persyaratan formal, tinggal mau atau tidak mau untuk terlibat,” jelasnya seperti dikutip dari Antara.

Dia menilai permasalahan tersebut harus diatasi dengan kebijakan ekonomi seperti pemerintah perlu membuat kebijakan yang membuka kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat termasuk akses pendidikan dan kesehatan.

“Intinya pemerintah memberikan perhatian kepada masyarakat,” katanya.

Selain itu menurut Slamet, perlu dilakukan kolaborasi dengan masyarakat sipil karena pemerintah tidak bisa hanya melulu melakukan penegakan hukum dalam menangani premanisme.

Penegakan hukum memang penting karena negara melalui instrumen aparat penegak hukum seperti kepolisian memiliki peran vital untuk memberantas premanisme. “Itu tidak akan efektif kalau tidak didukung dengan bagaimana penguatan organisasi kemasyarakatan, organisasi masyarakat sipil. Ormas-ormas keagamaan, ormas-ormas pemuda, ini juga harus terlibat untuk ikut memikirkan, mencari cara bagaimana solusi terbaik mengatasi persoalan premanisme ini,” katanya.

Berkaitan dengan Operasi Aman 2025 yang digelar Kepolisian untuk memerangi premanisme, dia mengatakan operasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu penting karena Indonesia mempunyai undang-undang dan alat untuk menegakkan undang-undang.

Karena operasi tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah dari sisi hukum untuk menindak kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminalitas.

“Ini penting, ya tapi tadi, tidak cukup hanya operasi yang dilakukan oleh kepolisian, tetapi perlu sinergi dengan program-program lain seperti ekonomi, penguatan masyarakat sipil, sosial, bagaimana akses terhadap pendidikan yang semakin luas, termasuk akses di bidang kesehatan,” katanya.

Dengan demikian, masyarakat tidak akan menjadikan premanisme sebagai lapangan pekerjaan atau tidak turut berpartisipasi dalam aksi premanisme.