Spiritualitas dan Keadilan Sosial dalam Pancasila Jadi Landasan Kepemimpinan Wali Kota Bandung

BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengajak masyarakat untuk memahami kembali esensi Pancasila sebagai dasar negara yang lahir dari spiritualisme dan nilai moral luhur.

Menurut dia, Pancasila bukan sekadar norma hukum, melainkan ruh yang harus mewarnai setiap langkah kepemimpinan dan kehidupan berbangsa.

Hal itu Farhan lontarkan dalam dialog Peringatan Hari Lahir Pancasila bersama Majelis Luhur Kepercayaan Kota Bandung yang digelar di Pendopo Kota Bandung, Sabtu (31/5).

Wali Kota Farhan mengungkapkan pengalaman kontemplatif dan refleksi pribadinya terkait makna spiritual dalam kepemimpinan.

Menurut dia, seorang pemimpin tidak boleh hanya bergantung pada hukum positif dan aturan administratif tanpa jiwa dan moralitas.

"Kalau hanya mengandalkan hukum positif tanpa memperhatikan nilai spiritual, saya bisa saja menjadi seperti para penguasa otoriter yang mengkultuskan diri mereka sendiri, seperti Kim Il-Sung, Kim Jong-Il, dan Kim Jong-un di Korea Utara," ujar Wali Kota Farhan.

Baginya, kekuasaan tanpa landasan spiritual akan membunuh jiwa sebuah bangsa dan menjauhkan nilai-nilai kemanusiaan.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat dan aparat pemerintahan untuk menggali kembali akar spiritualisme Pancasila yang dilahirkan oleh Bung Karno. Wali Kota Farhan menceritakan kisah spiritual Bung Karno yang diyakini menemukan lima sila Pancasila saat melakukan kontemplasi di hutan Arjasari, Banjaran.

"Saya sendiri ingin mendorong perbaikan dan pelestarian tempat-tempat bersejarah ini, termasuk makam tokoh yang menginspirasi perjuangan sosial," imbuh dia.

Wali Kota Farhan menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial sebagai puncak dari nilai-nilai Pancasila.

Ia menjelaskan, keadilan yang dimaksud bukan sekadar keadilan formal yang tertulis dalam hukum, tetapi juga keadilan yang dirasakan oleh rakyat secara nyata.

"Keadilan itu adalah rarasaan, yang tidak bisa diukur dengan indeks semata. Kita sering melihat ketimpangan dalam penegakan hukum yang membuat rasa keadilan masyarakat terluka, seperti kasus korupsi yang hukumannya jauh lebih ringan dibandingkan pelaku kejahatan kecil," kata dia.

Ia juga memperkenalkan konsep keadilan sebagai equilibrium atau keseimbangan, bukan sekadar equal atau kesamaan rata.

"Equal berarti sama rata, tapi itu belum tentu adil. Equilibrium memberikan kesempatan yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing individu. Ini yang harus kita pahami sebagai spirit keadilan sosial," papar Wali Kota Bandung.