PLN Manokwari Dukung Pengembangan KAP Borarsi dengan Pemindahan Kantor

MANOKWARI – PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Manokwari, Papua Barat, memberikan dukungan pada pengembangan kawasan area publik (KAP) Borarsi dengan melakukan pemindahan kantor.

Manajer PT PLN UP3 Manokwari, Fredrik M Noriwari, Rabu (28/5), mengatakan Kantor PLN Manokwari saat ini masuk dalam kawasan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) tersebut.

“Tentu kita selalu mendukung langkah-langkah pemerintah, apalagi kita sudah bersepakat dengan Pemkab Manokwari bahwa kantor kita ditukar dengan bekas kantor Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Manokwari,” ujarnya.

Ia mengatakan, Kantor Dinas PTSP paling sesuai untuk menjadi kantor PLN karena terletak di tengah kota dan berada di pinggir jalan sehingga mudah diakses masyarakat.

Namun, untuk pemindahan aset kantor ada beberapa tahap yang harus dilakukan dan tahap terakhir adalah menunggu dikeluarkannya izin prinsip dari jajaran direksi PT PLN.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setiap penghapusan atau pemindahan aset harus memiliki izin prinsip jajaran direksi melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

“Kita sudah melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan untuk izin prinsip, setelah izin prinsip direksi keluar baru kita bisa mengurus kepindahan kantor,” katanya.

Setelah izin prinsip keluar, PLN UP3 Manokwari tidak serta-merta langsung pindah kantor mengingat terdapat sistem dan server SCADA (Supervisory Control dan Data Aquistion) yang harus ditangani terlebih dahulu.

SCADA adalah sistem kontrol jika terjadi kerusakan jaringan listrik atau pemadaman di area Manokwari. Melalui SCADA, PLN bisa memprediksi titik kerusakan sehingga cepat penanganan jika terjadi pemadaman listrik.

Sistem SCADA cukup sensitif sehingga untuk memindahkannya membutuhkan kehati-hatian dan waktu cukup lama. Apalagi jaringan SCADA berbasis fiber optik (FO) sehingga PLN harus melakukan konfigurasi ulang jika melakukan pemindahan.

Dengan SCADA tersebut PLN mampu melakukan normalisasi jaringan secara digital ketika terjadi gangguan jaringan listrik.

Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Kanwil PLN Papua dan Papua Barat untuk pengadaan fiber optik, karena jika melakukan pemindahan SCADA maka butuh pengadaan fiber optik baru.

“Memang untuk pemindahan SCADA bisa membutuhkan waktu lebih satu bulan dan akan mempengaruhi pelayanan. Jika terjadi gangguan saat proses pemindahan, petugas harus turun ke lapangan dan mencari titik gangguan secara manual," ujarnya.

Seperti diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat (BPPWPB) menyerahkan aset kawasan area publik (KAP) Borarsi kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat untuk dikelola pada Senin (26/5).