Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Dedi Mulyadi Berencana Jadikan Vasektomi Sebagai Syarat Bansos, Dosen Unair Nilai Tidak Tepat

11 Rabu, 07 Mei 2025, 15:08 WIB | Oleh:
Dedi Mulyadi Berencana Jadikan Vasektomi Sebagai Syarat Bansos, Dosen Unair Nilai Tidak Tepat Dedi Mulyadi Berencana Jadikan Vasektomi Sebagai Syarat Bansos, Dosen Unair Nilai Tidak Tepat Doc: Istimewa
Ket. Dosen Sosiologi Universitas Airlangga (Unair), Bagong Suyanto.

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi berencana menjadikan vasektomi sebagai syarat mendapat bantuan sosial (Bansos). Dosen Sosiologi Universitas Airlangga (Unair), Bagong Suyanto, menilai, rencana tersebut diak tepat.

Dia menjelaskan, vasektomi sebagai ajakan program keluarga berencana boleh dilakukan. Menurutnya, vasektomi tidak semestinya diberlakukan secara paksa, apalagi dijadikan syarat untuk memperoleh hak dasar masyarakat.

"Tidak tepat jika dijadikan syarat bansos. Pendekatannya bukan memaksa, apalagi mengancam, melainkan menyadarkan masyarakat terlebih dahulu," ujar Bagong, dalam keterangannya, dikutip dari laman resmi Unair, Rabu (7/5).

Dia menjelaskan, bahwa usulan vasektomi sebagai syarat bantuan sosial tidak bisa dilepaskan dari dimensi kekuasaan yang lebih besar. Menurutnya, negara seolah merasa memiliki hak untuk mengatur tubuh masyarakat miskin dengan dalih pemberian bantuan.

Bagong menambahkan, pendekatan semacam itu dianggap berbahaya karena berpotensi menjadikan bansos sebagai alat kontrol terhadap kehidupan biologis warga. Dari sisi psikososial, kata dia, kebijakan semacam itu berpotensi menimbulkan tekanan dan beban mental pada warga penerima bantuan.

"Jika negara mengatur pilihan reproduksi, masyarakat akan merasa tertekan. Apalagi jika mereka berada dalam posisi ekonomi yang lemah dan tidak memiliki pilihan lain," jelasnya.

Bagong menyarankan agar pengendalian penduduk tetap dilakukan dengan prinsip keadilan dan menghormati kebebasan individu. Menurutnya, pendekatan yang bersifat edukatif dan insentif lebih bisa diterima oleh masyarakat.

"Saya lebih setuju jika negara memberikan insentif dan melakukan sosialisasi yang menyeluruh. Edukasi dilakukan secara terus-menerus agar masyarakat benar-benar paham manfaat program KB. Selain itu, insentif dapat menjadi cara yang lebih adil untuk mendorong partisipasi, tanpa melanggar hak dasar warga atas tubuh," katanya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
  • Angkatan Darat AS Berlatih Menggali Kuburan Massal untuk Skenario Perang dengan Banyak Korban
    Apa mungkin AS akan melakukan invasi darat ke ...
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta
Nasional
Niat Mundur Gibran Belum Re...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Cuaca Ekstrem, Enam Kecamatan di Blora Dilanda Angin Kencang Akibatkan Puluhan Rumah Roboh

Cuaca Ekstrem, Enam Kecamatan di Blora Dilanda Angin Kencang Akibatkan Puluhan Rumah Roboh

11 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.