Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Dedi Mulyadi Berencana Jadikan Vasektomi Sebagai Syarat Bansos, Dosen Unair Nilai Tidak Tepat

📅 Rabu, 07 Mei 2025, 15:08 WIB | Oleh:
Dedi Mulyadi Berencana Jadikan Vasektomi Sebagai Syarat Bansos, Dosen Unair Nilai Tidak Tepat Doc: Istimewa
Ket. Dosen Sosiologi Universitas Airlangga (Unair), Bagong Suyanto.

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi berencana menjadikan vasektomi sebagai syarat mendapat bantuan sosial (Bansos). Dosen Sosiologi Universitas Airlangga (Unair), Bagong Suyanto, menilai, rencana tersebut diak tepat.

Dia menjelaskan, vasektomi sebagai ajakan program keluarga berencana boleh dilakukan. Menurutnya, vasektomi tidak semestinya diberlakukan secara paksa, apalagi dijadikan syarat untuk memperoleh hak dasar masyarakat.

"Tidak tepat jika dijadikan syarat bansos. Pendekatannya bukan memaksa, apalagi mengancam, melainkan menyadarkan masyarakat terlebih dahulu," ujar Bagong, dalam keterangannya, dikutip dari laman resmi Unair, Rabu (7/5).

Dia menjelaskan, bahwa usulan vasektomi sebagai syarat bantuan sosial tidak bisa dilepaskan dari dimensi kekuasaan yang lebih besar. Menurutnya, negara seolah merasa memiliki hak untuk mengatur tubuh masyarakat miskin dengan dalih pemberian bantuan.

Bagong menambahkan, pendekatan semacam itu dianggap berbahaya karena berpotensi menjadikan bansos sebagai alat kontrol terhadap kehidupan biologis warga. Dari sisi psikososial, kata dia, kebijakan semacam itu berpotensi menimbulkan tekanan dan beban mental pada warga penerima bantuan.

"Jika negara mengatur pilihan reproduksi, masyarakat akan merasa tertekan. Apalagi jika mereka berada dalam posisi ekonomi yang lemah dan tidak memiliki pilihan lain," jelasnya.

Bagong menyarankan agar pengendalian penduduk tetap dilakukan dengan prinsip keadilan dan menghormati kebebasan individu. Menurutnya, pendekatan yang bersifat edukatif dan insentif lebih bisa diterima oleh masyarakat.

"Saya lebih setuju jika negara memberikan insentif dan melakukan sosialisasi yang menyeluruh. Edukasi dilakukan secara terus-menerus agar masyarakat benar-benar paham manfaat program KB. Selain itu, insentif dapat menjadi cara yang lebih adil untuk mendorong partisipasi, tanpa melanggar hak dasar warga atas tubuh," katanya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Daerah
RSUD Prambanan Ada Bau-bau ...
Daerah
Siswa Jalani Ujian Kenaikan...

Antisipasi Kemarau, Masa Tanam Dipercepat

14 menit yang lalu | Fajar Alim M

Ekonomi
Antisipasi Kemarau, Masa Ta...
Daerah
Cukup Bagus Hasil Penanaman...
Nasional
Kepala BGN Baru Diminta Fok...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Murid Korban Kebakaran di Kemayoran Dapat 100 Paket School Kit dan Trauma Healing dari Kemendikdasmen

Murid Korban Kebakaran di Kemayoran Dapat 100 Paket School Kit dan Trauma Healing dari Kemendikdasmen

03 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.