Perbedaan Data Kemiskinan Bank Dunia dan BPS: Pemerintah Fokus Upaya Pengentasan

JAKARTA - Laporan Bank Dunia yang menyebutkan angka kemiskinan di Indonesia mencapai 60,3 persen populasi pada 2024, atau sekitar 171,8 juta jiwa, memicu perdebatan publik. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat 24,06 juta penduduk miskin atau 8,57 persen populasi per September 2024.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan perbedaan signifikan ini disebabkan oleh perbedaan standar garis kemiskinan yang digunakan.

Bank Dunia menggunakan standar global berdasarkan pendapatan harian per kapita dalam dolar AS PPP (Purchasing Power Parity), sementara BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (Cost of Basic Needs/CBN) dengan garis kemiskinan berdasarkan pengeluaran minimum rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan.

Menurut Amalia, Indonesia yang kini berstatus negara berpendapatan menengah ke atas (upper-middle income country) oleh Bank Dunia, menggunakan standar garis kemiskinan 6,85 dolar AS PPP per kapita per hari. Jika dikonversikan, ini setara dengan pendapatan sekitar Rp1,23 juta per bulan per orang, yang jauh lebih tinggi dari garis kemiskinan BPS sebesar Rp595.242 per kapita per bulan.

Meski terdapat perbedaan data, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menekan angka kemiskinan menggunakan metodenya sendiri. Dr. Vivi Alatas, seorang ekonom dari Universitas Indonesia, menekankan pentingnya fokus pada kebijakan yang tepat sasaran.

"Pemerintah perlu memperkuat program-program perlindungan sosial, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Data BPS yang lebih mencerminkan kondisi riil masyarakat Indonesia harus menjadi acuan utama dalam merancang dan mengevaluasi efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan," ujarnya.

Prof. Dr. Almas Sjafrina, seorang ahli kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran, pun menyoroti pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap kemiskinan.

"Kemiskinan bukan hanya soal pendapatan di bawah garis tertentu. Pemerintah perlu mengatasi akar permasalahan kemiskinan, termasuk ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Selain itu, penting untuk memperkuat data dan metodologi pengukuran kemiskinan agar kebijakan yang diambil lebih efektif dan tepat sasaran," katanya.

Pemerintah Indonesia diharapkan terus berupaya menurunkan angka kemiskinan sesuai dengan standar nasional, sambil tetap memperhatikan perbandingan data global untuk memahami posisi Indonesia dalam konteks internasional.

Program-program yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah dan penciptaan lapangan kerja yang layak menjadi kunci utama dalam upaya pengentasan kemiskinan.